wartapedia.co.id, Penajam – Efektivitas anggaran ketenagakerjaan kembali menjadi bahan evaluasi DPRD Penajam Paser Utara (PPU). Anggota DPRD PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani, menilai pemerintah daerah perlu melakukan koreksi besar terhadap model pelatihan kerja yang selama ini dijalankan.
Menurutnya, berbagai program pelatihan termasuk pengiriman peserta ke Balai Latihan Kerja (BLK) luar daerah terbukti tidak memberikan hasil yang signifikan bagi peningkatan serapan tenaga kerja lokal.
Bijak menekankan bahwa besarnya anggaran tiap tahun seharusnya sejalan dengan dampak yang diterima oleh masyarakat. Namun yang terjadi justru sebaliknya: pelatihan digelar, sertifikat dibagikan, tetapi jumlah peserta yang benar-benar terserap ke dunia kerja sangat kecil.
Hal ini dianggap tidak efisien, terutama di tengah peluang besar pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar.
“Daripada memberangkatkan pelatihan BLK yang penyerapannya kecil, lebih kuat jika anggaran digunakan untuk membuka lapangan pekerjaan baru,” ujarnya.
Menurut Bijak, pelatihan yang tidak berujung pada pekerjaan hanya menghasilkan angka kegiatan dan penyelesaian administrasi, bukan perubahan ekonomi bagi masyarakat. Ia menilai bahwa pemerintah daerah harus berani mengambil langkah lebih tegas: mengalihkan anggaran pelatihan menjadi program yang langsung menciptakan pekerjaan nyata, misalnya melalui padat karya, dukungan UMKM, atau proyek pemberdayaan ekonomi di tingkat desa.
Sektor tersebut, katanya, jauh lebih berpotensi menyerap tenaga kerja lokal dibanding model pelatihan yang tak terhubung dengan industri. Terlebih, PPU berada di posisi strategis sebagai daerah penyangga IKN, di mana kebutuhan tenaga kerja sangat tinggi dan terus berkembang.
Bijak secara terbuka menyampaikan bahwa penyerapan tenaga kerja lokal masih jauh dari harapan. Banyak program pelatihan yang berjalan tanpa memperhitungkan kebutuhan riil dunia kerja, sehingga kompetensi yang diberikan tidak sesuai dengan peluang pekerjaan yang tersedia.
“Faktanya, penyerapan tenaga kerja lokal masih belum maksimal. Ini harus diakui dan harus dievaluasi, apalagi setiap tahun anggaran untuk sektor ini sangat besar,” lanjutnya. (W/ADV/SR)
