wartapedia.co.id, PPU – Setelah menerima rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), DPRD setempat segera bersiap untuk melakukan telaah substantif terhadap arah pembangunan lima tahun ke depan.
Wakil Ketua DPRD PPU, Syahrudin M Noor, menegaskan bahwa proses penelaahan ini menjadi tahap krusial dalam memastikan dokumen RPJMD tidak hanya mencerminkan visi-misi kepala daerah, tetapi juga sinkron dengan kepentingan strategis nasional seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Bandara VVIP.
“Tindak lanjutnya itu di DPRD nanti selama 10 hari diberi waktu untuk menelaah dan mengkaji apa saja rencana makro PPU itu, karena di situ kan sudah tergambar rencana visi misi Pemda,” ujar Syahrudin.
Masa kajian ini, menurut dia, bukan sekadar formalitas. DPRD akan mengupas secara menyeluruh konten perencanaan pembangunan yang ditawarkan eksekutif, termasuk pemetaan sektor unggulan daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi, serta kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pengembangan infrastruktur dasar.
Syahrudin menekankan pentingnya DPRD memberi masukan strategis terhadap potensi wilayah yang bisa dikembangkan. Ia menyoroti agar dokumen RPJMD jangan hanya menyusun daftar rencana program, tetapi juga mampu membaca secara tajam keunggulan lokal yang selama ini belum tergarap optimal.
“Tentu juga kita akan memberi masukan-masukan potensi wilayah kita apa yang bisa kita kembangkan,” ujarnya.
Menurut dia, sejumlah potensi seperti sektor pertanian di Babulu, perikanan budidaya, serta hilirisasi sumber daya lokal masih menyimpan ruang besar untuk dikembangkan melalui intervensi kebijakan dalam RPJMD. Dengan penguatan sektor berbasis potensi desa dan wilayah, PPU bisa menjadi daerah penyangga ekonomi yang solid dalam ekosistem IKN.
Tak hanya berfokus pada kepentingan lokal, Syahrudin menyampaikan bahwa penyusunan RPJMD juga harus memperhitungkan program-program nasional yang berdampak langsung terhadap ruang hidup masyarakat PPU. Termasuk keberadaan IKN dan Bandara VVIP yang menurutnya tidak boleh hanya jadi narasi pusat tanpa kontribusi konkret terhadap pembangunan daerah.
“Termasuk sebenarnya bukan hanya kepentingan Pemda yang kita bicarakan, di situ ada kepentingan nasional juga termasuk dengan integrasinya IKN, Bandara VVIP, dan lainnya. Itu juga nanti sudah termasuk RPJMD kita,” tegas Syahrudin.
Ia menambahkan, posisi geografis dan administratif PPU yang menjadi salah satu garda depan penyangga IKN menuntut perencanaan pembangunan yang inklusif dan adaptif. RPJMD ke depan harus bisa menjawab tantangan pertumbuhan penduduk, mobilitas tinggi, serta tekanan terhadap sumber daya dan infrastruktur dasar yang akan meningkat seiring operasionalisasi IKN. (W/ADV/S)
