wartapedia.co.id, Penajam – Di tengah pesatnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan meningkatnya kebutuhan fiskal di wilayah penyangga, Wakil Ketua I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor, kembali menyoroti persoalan klasik yang belum terselesaikan: kecilnya porsi Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi yang diterima daerah, meski PPU merupakan salah satu wilayah penghasil migas terbesar di Kalimantan Timur.
Syahrudin mengungkapkan bahwa kontribusi PPU sebagai daerah penghasil tidak berbanding lurus dengan besaran transfer fiskal yang diterima dari pemerintah pusat. Menurutnya, kondisi ini terjadi karena regulasi yang mengatur pembagian DBH migas masih menggunakan formula lama, yang tidak memberikan ruang adil bagi daerah penghasil untuk menerima porsi lebih besar.
“Termasuk DBH minyak dan gas (migas). Kita ini penghasil migas besar, tetapi yang kita terima kecil karena undang-undangnya masih seperti itu,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa PPU menghadapi tantangan fiskal yang semakin berat, terutama setelah pembangunan IKN mendorong naiknya kebutuhan pelayanan dasar, infrastruktur, hingga pengendalian sosial ekonomi. Namun kemampuan fiskal daerah tidak mengalami peningkatan signifikan karena besaran DBH yang diterima masih jauh dari harapan.
Syahrudin menambahkan bahwa kondisi ini tercermin jelas dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PPU. Dibandingkan kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur, APBD PPU berada di posisi paling rendah kondisi yang ironis bagi sebuah daerah penghasil migas.
“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kita ini kecil. Kalau dicek, kita termasuk yang terkecil di Kalimantan Timur,” lanjutnya.
Ia menilai situasi tersebut sebagai paradoks. Di satu sisi, PPU menyumbang produksi migas bagi nasional dan ikut menanggung berbagai dampak lingkungan serta beban layanan publik. Namun di sisi lain, kemampuan keuangan daerah justru tertinggal dibanding daerah yang tidak memiliki kontribusi migas sebesar PPU. (W/ADV/SR)





