Langsung ke konten
Kamis, 19 November 2026
DPRD PPU Soroti Aset Pemda di IKN: Harapkan Tak Diambil Pemerintah Pusat
Advertorial
2 min baca 24 Mei 2024, 12:29 WITA
Ilustrasi aset Pemda PPU yang diambil alih oleh IKN. (Foto: Ist)

DPRD PPU Soroti Aset Pemda di IKN: Harapkan Tak Diambil Pemerintah Pusat

1K dibaca
IklanIklan

wartapedia.co.id, PENAJAM – Sekretaris Komisi III DPRD Penajam Paser Utara (PPU) , Thohiron, menyampaikan pandangan kritis terkait pengelolaan aset Pemerintah Daerah PPU di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Thohiron menyoroti potensi pengambil alihan aset daerah oleh pemerintah pusat yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan.

“Kalau ini kan terkait dengan IKN kan berhadapan dengan pemerintah pusat. Kalau aset itu aturannya selama pemerintah pusat bisa berkehendak yah agak susah. Itu terkait dengan benturan aturan. Mau kita sih jangan diambil, tetapi apakah pemerintah pusat mau,” ujar Thohiron.

Ia menekankan adanya dilema yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mempertahankan aset-aset yang dimilikinya ketika berhadapan dengan kewenangan pemerintah pusat.

Thohiron menjelaskan bahwa pemerintah pusat sering kali menganggap seluruh barang milik pemerintah kabupaten dan provinsi sebagai milik mereka. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa aset-aset penting milik PPU di wilayah IKN dapat diambil alih secara sepihak oleh pemerintah pusat.

“Pemerintah pusat ini kan menganggap seluruh barang milik pemkab dan provinsi itu kan milik pemerintah pusat, cuma dalam hal pengelolaannya saja,” tambahnya.

Ketika pemerintah pusat membutuhkan aset-aset tersebut, proses pengambil alihannya dapat terjadi dengan mudah karena kewenangan tertinggi berada di tangan mereka. Situasi ini menimbulkan tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjaga dan mempertahankan aset-aset yang dimilikinya.

“Ketika pemerintah pusat ini membutuhkan yah pasti tinggal diminta begitu saja karena kewenangan tertinggi di sana,” jelas Thohiron.

Dalam konteks pembangunan IKN, keberadaan aset-aset daerah seperti lahan, bangunan, dan fasilitas lainnya sangat penting untuk mendukung berbagai program dan kegiatan yang ada.

Oleh karena itu, Thohiron mengharapkan adanya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar aset-aset yang dimiliki oleh PPU tetap dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan daerah.

Thohiron juga mengusulkan agar pemerintah daerah lebih proaktif dalam melakukan inventarisasi dan pencatatan aset-aset yang dimiliki, sehingga dapat memberikan data yang jelas dan akurat ketika berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Dengan adanya data yang lengkap dan akurat, pemerintah daerah dapat lebih mudah mengajukan argumen yang kuat dalam mempertahankan aset-asetnya.

Lebih lanjut, Thohiron menyoroti pentingnya komunikasi yang intensif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mengatasi masalah pengelolaan aset. Ia berharap bahwa dengan adanya dialog yang konstruktif, kedua belah pihak dapat menemukan solusi yang saling menguntungkan.

Thohiron juga mengajak seluruh elemen masyarakat di PPU untuk turut mendukung upaya pemerintah daerah dalam mempertahankan aset-asetnya. Partisipasi aktif masyarakat dapat memberikan tekanan positif kepada pemerintah pusat agar lebih mempertimbangkan kepentingan daerah dalam pengelolaan aset. (W/Adv/I)

Baca Juga

Kurs Mata Uang

Rupiah per 1 unit mata uang asing

  • USDDolar Amerika 18.263,97 +0,05% dibanding hari sebelumnya
  • EUREuro 20.052,54 -0,21% dibanding hari sebelumnya
  • SGDDolar Singapura 14.160,37 -0,06% dibanding hari sebelumnya
  • JPYYen Jepang 114,66 -0,01% dibanding hari sebelumnya
  • CNYYuan Tiongkok 2.739,79 +0,04% dibanding hari sebelumnya

Konversi

18.263,97

Sumber: Currency API Kurs referensi, bukan kurs jual-beli bank.

IklanIklan
Malware ISU Protected Secure by Malware ISU ✓ 24/7 Verified