wartapedia.co.id, PENAJAM – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi sorotan utama. Anggota DPRD PPU, Abd Rahman Wahid, menegaskan pentingnya ketaatan ASN terhadap aturan yang telah diatur dalam undang-undang.
“Kalau itu kan sudah diatur undang-undang, tanpa kita imbau pun ASN saya pikir taat dan patut. Kalaupun dia ada ikut politik praktis kemungkinannya kecil,” ungkap Abd Rahman Wahid.
Menurutnya, meskipun ASN memiliki hak sebagai warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik, mereka tetap diharapkan untuk mempertahankan netralitasnya.
“ASN ini kan masyarakat juga, mereka punya sudut pandang tersendiri untuk menentukan pilihannya. Saya pikir sih mereka juga tau menerapkan undang-undang terkait kenetralan ASN, karena mereka orang yang berpendidikan,” tambahnya.
Abd Rahman Wahid juga menyoroti regulasi yang mengatur sanksi bagi ASN yang terlibat dalam politik praktis. DPRD PPU mengingatkan bahwa kepatuhan ASN terhadap netralitasnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pribadi, tetapi juga merupakan cerminan dari keseriusan dan kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan.
“Saya pikir juga sanksinya sudah diatur di undang-undang. Kalau sampai pemecatan sepertinya enggak, hanya sanksi administrasi jika itu memang terbukti yang bersangkutan terlibat politik praktis,” paparnya.
Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam terhadap peran dan tanggung jawab ASN dalam konteks politik sangat penting. Hal ini mengingat peran strategis ASN dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Berdasarkan pernyataan Abd Rahman Wahid, upaya untuk menjaga netralitas ASN merupakan aspek yang tak terpisahkan dalam memastikan integritas dan kredibilitas pelaksanaan Pilkada.
Kendati demikian, perlu pemahaman yang kuat dan pendekatan yang tepat untuk memastikan bahwa ASN mematuhi aturan yang berlaku tanpa keberpihakan politik. Dengan demikian, pemahaman akan peran ASN sebagai pelayan publik yang independen dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu perlu ditanamkan secara mendalam. (W/Adv/I)





