Langsung ke konten
Kamis, 19 November 2026
DPRD PPU Soroti Masa Depan Warga dan Aparatur jika Wilayah Masuk Otonomi Baru IKN
Advertorial
2 min baca 19 Nov 2025, 14:52 WITA
Anggota DPRD PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani. (Foto: Ist)

DPRD PPU Soroti Masa Depan Warga dan Aparatur jika Wilayah Masuk Otonomi Baru IKN

1.1K dibaca
IklanIklan

wartapedia.co.id, Penajam – Wacana pembentukan wilayah otonom baru dalam skema pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) kembali memunculkan pertanyaan besar di tingkat daerah.

Anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Muhammad Bijak Ilhamdani, menilai pemerintah harus memberikan kejelasan mengenai nasib masyarakat serta aparatur yang tinggal di kawasan yang berpotensi berubah status setelah keluarnya regulasi baru terkait Indeks Kepuasan Publik (IKP) dan tata kelola IKN.

Bijak menilai wacana ini bukan sekadar isu administratif. Jika Keputusan Presiden (Keppres) terkait IKP keluar dan kemudian menjadi landasan hukum baru, maka akan ada wilayah-wilayah tertentu di PPU yang berpotensi masuk ke dalam struktur pemerintahan baru di kawasan IKN. Konsekuensinya, status mereka sebagai bagian dari Kabupaten PPU dapat berubah secara fundamental.

“Jika kelak Keppres terkait IKP sudah keluar dan menjadi undang-undang baru, wilayah itu akan menjadi otonom baru,” ujarnya.

Menurutnya, perubahan ini tidak bisa dianggap ringan. Transformasi status wilayah berarti perubahan total pada urusan pemerintahan, kewenangan, hingga siapa yang bertanggung jawab memberikan layanan publik. Karena itu, DPRD PPU meminta agar seluruh skema ini dipaparkan secara terbuka, terutama menyangkut dampak langsung terhadap warga.

Bijak menekankan bahwa yang paling penting bukan hanya garis batas administratif, tetapi keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Ia mengingatkan bahwa warga telah lama tinggal, bekerja, dan memiliki hak atas tanah di sana.

Ketika status wilayah berubah, maka kepastian mereka terhadap layanan publik, legalitas tanah, hingga posisi perangkat desa harus dijamin secara eksplisit.

“Pertanyaannya: bagaimana nasib masyarakat di sana? Apakah seluruh perangkat, aparatur, dan struktur yang ada akan dijamin keberlanjutannya? Ini penting dan fundamental untuk dibahas,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa perangkat desa, aparatur kecamatan, dan seluruh struktur pemerintah lokal yang selama ini bekerja di bawah naungan Kabupaten PPU berpotensi mengalami perubahan status kepegawaian jika wilayahnya masuk ke dalam otonomi baru. Tanpa regulasi yang jelas, mereka dapat kehilangan kepastian karier dan hak administratif. (W/ADV/SR)

Baca Juga

Kurs Mata Uang

Rupiah per 1 unit mata uang asing

  • USDDolar Amerika 18.263,97 +0,05% dibanding hari sebelumnya
  • EUREuro 20.052,54 -0,21% dibanding hari sebelumnya
  • SGDDolar Singapura 14.160,37 -0,06% dibanding hari sebelumnya
  • JPYYen Jepang 114,66 -0,01% dibanding hari sebelumnya
  • CNYYuan Tiongkok 2.739,79 +0,04% dibanding hari sebelumnya

Konversi

18.263,97

Sumber: Currency API Kurs referensi, bukan kurs jual-beli bank.

IklanIklan
Malware ISU Protected Secure by Malware ISU ✓ 24/7 Verified