Langsung ke konten
Rabu, 18 November 2026
DPRD PPU Soroti Skema DBH Sawit yang Dianggap Tidak Masuk Akal, Formula Dinilai Tak Pernah Transparan
Advertorial
2 min baca 17 Nov 2025, 14:26 WITA
Wakil Ketua I DPRD PPU, Syahrudin M Noor. (Foto: Ist)

DPRD PPU Soroti Skema DBH Sawit yang Dianggap Tidak Masuk Akal, Formula Dinilai Tak Pernah Transparan

1.1K dibaca
IklanIklan

wartapedia.co.id, Penajam – Ketidakwajaran dalam pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit kembali mencuat ke permukaan ketika DPRD Penajam Paser Utara (PPU) membandingkan data antarwilayah.

Di titik inilah Wakil Ketua I DPRD PPU, Syahrudin M Noor, menganggap ada sesuatu yang janggal: daerah yang tidak memiliki kebun sawit justru menerima bagian DBH lebih besar daripada daerah yang menanggung seluruh dampak aktivitas perkebunan.

Kondisi tersebut, menurut Syahrudin, tidak bisa diterima begitu saja. Ia menilai mekanisme yang berlaku saat ini jauh dari prinsip keadilan fiskal, terlebih bagi daerah penghasil yang ikut memikul beban ekologis, infrastruktur, hingga sosial.

“Daerah pengolah atau hanya dilalui jalurnya itu tidak terdampak langsung. Jadi pembagian sekarang ini menurut kami tidak adil,” ujarnya.

Syahrudin menjelaskan bahwa PPU menghadapi dampak langsung dari rantai produksi sawit, mulai dari keberadaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS), aktivitas angkutan berat, bau tak sedap yang dialami warga sekitar, hingga potensi pencemaran limbah. Semua itu membutuhkan anggaran penanganan yang tidak sedikit, namun porsi DBH yang diterima daerah tak kunjung mencerminkan beban tersebut.

Menurutnya, sumber masalahnya jelas: formula DBH Sawit tidak pernah dipaparkan secara terbuka kepada daerah penghasil. Tidak ada rumus tertulis, tidak ada variabel yang dijelaskan, dan tidak ada acuan teknis yang bisa diuji.

“Formula DBH ini tidak pernah disampaikan secara transparan. Seharusnya jelas: luas lahan sekian, produksi sekian, dapatnya sekian,” tegasnya.

Ia bahkan menemukan adanya daerah lain yang produksinya kecil, tetapi menerima DBH lebih tinggi hanya karena berada di wilayah yang berdekatan dengan daerah distribusi sawit. Baginya, alasan tersebut tidak dapat diterima dan menunjukkan adanya ketimpangan kebijakan.

“Ada daerah yang produksinya sedikit tetapi menerima DBH lebih besar hanya karena alasan ‘bertetangga’. Itu alasan klasik,” kritiknya. (W/ADV/SR)

Baca Juga

Kurs Mata Uang

Rupiah per 1 unit mata uang asing

  • USDDolar Amerika 18.255,55 +0,01% dibanding hari sebelumnya
  • EUREuro 20.095,59 -0,12% dibanding hari sebelumnya
  • SGDDolar Singapura 14.169,11 0,00% dibanding hari sebelumnya
  • JPYYen Jepang 114,67 +0,16% dibanding hari sebelumnya
  • CNYYuan Tiongkok 2.738,66 +0,08% dibanding hari sebelumnya

Konversi

18.255,55

Sumber: Currency API Kurs referensi, bukan kurs jual-beli bank.

IklanIklan
Malware ISU Protected Secure by Malware ISU ✓ 24/7 Verified