wartapedia.co.id, PENAJAM – Pantai Nipah-Nipah di PPU telah menjadi perhatian yang serius dalam beberapa waktu terakhir karena meningkatnya kegiatan hiburan ilegal yang meresahkan. Wakil Ketua I DPRD PPU, Raup Muin, tidak tinggal diam terhadap situasi ini.
Dengan penuh keprihatinan, Raup Muin menyampaikan bahwa kondisi tersebut membutuhkan respons yang tepat dari pemerintah.
“Melihat situasi tersebut, kita harus kembali pada peraturan yang telah ditetapkan. Tidak boleh kita membiarkan hal ini menjadi penyakit bagi masyarakat, kita harus bertindak tegas namun adil,” ungkapnya dengan mantap.
Raup Muin menegaskan bahwa menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah tersebut adalah kewajiban yang tak terhindarkan. Dalam konteks ini, penegakan hukum di Pantai Nipah-Nipah harus dilakukan dengan penuh konsistensi.
“Hukum adalah landasan bagi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, jika kita berbicara tentang melakukan razia di pantai, kita harus melakukan dengan konsistensi penuh, tanpa kecuali,” jelasnya dengan tegas.
Namun, Raup Muin juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara tindakan yang diambil dan dampak sosial yang mungkin timbul dari penegakan aturan tersebut.
“Kita harus memastikan bahwa tindakan yang diambil juga memperhitungkan dampak sosial yang mungkin timbul. Kita tidak boleh melupakan kesejahteraan masyarakat dalam upaya menegakkan aturan,” paparnya.
DPRD PPU akan terus memantau perkembangan di Pantai Nipah-Nipah dengan cermat. Mereka juga akan memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang diambil oleh pihak berwenang untuk menegakkan aturan demi menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah tersebut.
“Kami akan berada di garis depan untuk memastikan bahwa aturan dijalankan dengan baik demi kepentingan masyarakat dan menjaga keamanan di Pantai Nipah-Nipah,” tandas Raup Muin, menegaskan komitmen DPRD PPU dalam mengawal ketertiban di wilayah tersebut. (W/Adv/I)
