wartapedia.co.id, PPU – Ketua Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron, menyoroti minimnya pelibatan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional (PSN), termasuk yang kini berlangsung di kawasan sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ia mengaku kerap kali hanya menjadi tempat pelampiasan keluhan warga tanpa memiliki kewenangan nyata untuk memberi solusi.
“Sementara kami ini enggak bisa ambil keputusan. Akhirnya ya cuma bisa bilang ke warga, ‘sabar, sabar.’ Itu bikin kita sulit bergerak. Kita juga enggak pernah diajak diskusi, enggak pernah diajak duduk bareng. Yang kita terima cuma keluhannya saja,” ujar Thohiron.
Menurutnya, kondisi seperti itu mencerminkan ketimpangan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam proyek pembangunan berskala nasional yang berdampak langsung pada masyarakat lokal. Ia menyayangkan sikap pemerintah pusat yang seolah mengabaikan peran lembaga daerah dalam menjaga kepentingan rakyat.
“Padahal kami ini juga bagian dari pemerintahan. Kami cuma bisa menyampaikan ke masyarakat sebisa kami, supaya tujuan pembangunan nasional ini jalan, tapi masyarakat juga tidak dirugikan,” kata Thohiron.
Ia menegaskan bahwa DPRD tidak menolak pembangunan, apalagi jika tujuannya untuk kepentingan nasional. Namun, ia berharap pembangunan tersebut tidak menyingkirkan hak-hak masyarakat yang telah lama tinggal dan beraktivitas di wilayah terdampak proyek.
“Sebenarnya masalahnya sederhana: silakan mau bangun apa saja, tapi kami ini jangan dirugikan,” ucapnya.
Lebih lanjut, Thohiron mengingatkan bahwa proyek strategis nasional seharusnya menjadi jalan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan pemicu konflik dan ketidakpastian hukum.
“Hadirnya proyek strategis nasional itu mestinya membawa manfaat, bukan menimbulkan konflik. Jangan sampai menghilangkan hak-hak masyarakat,” ujar dia.
Pernyataan ini menjadi sinyal penting dari DPRD PPU kepada pemerintah pusat agar membuka ruang dialog lebih luas dengan daerah. Bagi Thohiron, keberhasilan proyek nasional bukan hanya soal berdirinya bangunan atau infrastruktur megah, melainkan bagaimana dampaknya dirasakan secara adil oleh masyarakat yang tinggal di sekitarnya. (W/ADV/S)





