wartapedia.co.id, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menerima kunjungan kerja dan konsultasi dari rombongan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Provinsi Sulawesi Selatan.
Kedatangan rombongan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Sidrap diterima langsung oleh Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Hj. Suwarni, di ruang kerjanya pada Rabu (24/6/2026).
Diwawancarai awak media ini, Hj. Suwarni menyambut baik kehadiran rekan-rekan legislator dari Bumi Nene Mallomo.
Hj Suwarni menyampaikan pertemuan ini menjadi sarana penting bagi kedua daerah untuk saling bertukar referensi dan memperkuat fungsi kelembagaan DPRD.
“Kami sangat mengapresiasi dan menyambut hangat kedatangan rombongan DPRD Kabupaten Sidrap di Kantor DPRD Kota Balikpapan. Kunjungan ini merupakan momentum yang baik untuk saling berbagi informasi, pengalaman, serta menyamakan persepsi terkait penguatan tugas dan fungsi legislatif,” ujar politisi perempuan dari fraksi Golkar ini.
Hj Suwarni menuturkan kedatangan DPRD Kabupatem Sidrap bertujuan untuk konsultasi terkait pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, khususnya dalam hal fungsi pengawasan serta penghimpunan bahan pembahasan untuk referensi pelaksanaan tugas anggota dewan.
Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Sidrap, Habibu mengungkapkan alasannya memilih kota Balikpapan sebegai refensi kunjungan kerjanya.
Menurutnya, Balikpapan merupakan kota yang sangat berkembang pesat, selain itu semua mekanisme dan kebijakan umum terkait Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Anggota DPRD dalam Pelaksanaan Pengawasan sudah berjalan dan sangat tertata dengan baik.
“Kalau di Balikpapan semua Tupoksi dan aturan yang ada sudah sangat tertata dengan baik, maka dari itu Balikpapan menjadi kota rujukan bagi kami untuk menggali informasi yang nantinya akan kami bawa ke Kabupaten Sidrap,” ujar Habibi.
Habibi berharap, melalui kegiatan studi banding dan konsultasi antardaerah seperti ini, koordinasi dan pengayaan substansi pelaksanaan tugas DPRD dapat semakin optimal, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (W/ADV/SR)





