wartapedia.co.id, SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, meminta pemerintah daerah mempertahankan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru dan tenaga kesehatan di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, penghematan belanja daerah jangan sampai mengurangi kesejahteraan pegawai yang setiap hari memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
Ekti menilai, pembahasan mengenai pemangkasan TPP selama ini kerap dikaitkan dengan pegawai pada jabatan struktural. Padahal, penerima TPP juga mencakup tenaga pelayanan publik, seperti guru, perawat, dan tenaga medis yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
“TPP kalau dihilangkan kasihan guru dan perawat,” terangnya.
Ia menegaskan, pengurangan TPP tidak bisa hanya dipandang sebagai upaya menghemat belanja daerah. Pemerintah juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap pegawai yang setiap hari bekerja di sektor pendidikan dan kesehatan.
“Jadi kadang-kadang TPP ini seolah-olah cuma punya eselon II atau eselon I. Kalau dipangkas enggak ada apa-apanya itu, tapi yang kena kan perawat, habis itu guru,” ujarnya.
Ekti menyebut, Gubernur Kaltim juga menginginkan agar pemberian TPP tidak ikut terdampak pengurangan anggaran. Karena itu, ia berharap efisiensi lebih diarahkan pada pos belanja yang masih memungkinkan untuk ditekan, seperti perjalanan dinas serta belanja makan dan minum.
Di sisi lain, Ekti memahami kondisi keuangan daerah mengharuskan pemerintah melakukan penyesuaian belanja. Namun, pembangunan tetap harus berjalan, terutama pembangunan infrastruktur jalan yang masih dibutuhkan masyarakat di berbagai wilayah Kaltim.
Ia mencontohkan sejumlah ruas jalan rusak di Kutai Timur dan Kutai Barat yang masih membutuhkan penanganan. Menurutnya, pengurangan anggaran tidak boleh membuat kebutuhan pembangunan masyarakat terabaikan.
“Kalau terkait dengan proses pembangunan tetap berjalan, walaupun ada pengurangan banyak,” katanya.
Ekti menambahkan, DPRD Kaltim melalui komisi-komisi juga telah beberapa kali menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas persoalan penganggaran. Pembahasan tersebut diharapkan dapat memastikan program prioritas tetap berjalan sesuai kemampuan keuangan daerah. (W/ADV/SR)





