wartapedia.co.id, SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur menyatakan dukungan penuh terhadap langkah strategis Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud yang mendorong perusahaan tambang dan migas untuk bermitra dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan daerah.
Dukungan ini disampaikan Firnadi Ikhsan, anggota Komisi II DPRD Kaltim, usai mengikuti Rapat Paripurna ke-21, Selasa (1/7/2025). Ia menilai pernyataan Gubernur saat bertemu para pengusaha di Jakarta sebagai langkah konkret dan berpihak pada kepentingan daerah.
“Kita mendukung sepenuhnya pernyataan Pak Gubernur yang mendorong kerja sama pengusaha tambang dan migas dengan BUMD. Ini langkah realistis untuk menguatkan ekonomi daerah,” ujar Firnadi.
Menurutnya, selama ini kekayaan alam Kaltim banyak dikelola oleh korporasi besar, namun kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai masih belum optimal. Karena itu, pelibatan BUMD dalam aktivitas turunan sektor tambang dan migas menjadi penting untuk memperkuat keuangan daerah.
“BUMD adalah perpanjangan tangan pemerintah. Jika diberi ruang dalam kegiatan seperti bongkar muat, penyediaan sarana, atau logistik, kontribusinya terhadap PAD bisa signifikan,” jelasnya.
Firnadi menegaskan bahwa Komisi II DPRD siap mendorong penguatan kapasitas BUMD, baik dari sisi manajemen, regulasi, maupun kemitraan strategis dengan pemilik konsesi tambang dan migas. Ia berharap kerja sama ini tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk program konkret di lapangan.
“Gubernur sudah membuka ruang komunikasi. Sekarang tinggal bagaimana semua pemangku kepentingan menyambutnya dengan aksi nyata,” ucap legislator PKS tersebut.
Lebih lanjut, Firnadi menegaskan pentingnya skema kerja sama yang sehat dan sesuai standar, agar BUMD benar-benar mampu menjalankan peran bisnis secara profesional tanpa meninggalkan aspek pelayanan publik.
“Kita ingin pembangunan Kaltim ditopang oleh sumber daya lokal. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga kemandirian fiskal dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam,” tutupnya. (W/ADV/SR)





