Langsung ke konten
Sabtu, 21 November 2026
Firnadi Ikhsan Nilai Penundaan Penandatanganan KUA-PPAS APBD Kaltim 2027 Bukan Masalah Besar
Advertorial
2 min baca 15 Nov 2026, 22:30 WITA
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Timur, Firnadi Ikhsan

Firnadi Ikhsan Nilai Penundaan Penandatanganan KUA-PPAS APBD Kaltim 2027 Bukan Masalah Besar

950 dibaca
IklanIklan

wartapedia.co.id, SAMARINDA – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Timur, Firnadi Ikhsan, menilai mundurnya jadwal penandatanganan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kaltim 2027 bukan persoalan besar. Menurutnya, perubahan jadwal masih dapat dimaklumi selama seluruh tahapan penyusunan anggaran tetap berjalan sesuai ketentuan.

Penandatanganan kesepakatan yang semula dijadwalkan pada 10 November diundur menjadi 17 November 2026. Firnadi menjelaskan, perubahan agenda tersebut berkaitan dengan permohonan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, serta penyesuaian administrasi terhadap sejumlah usulan anggaran.

Ia menilai komunikasi antara pihak eksekutif dan legislatif perlu diselaraskan agar penandatanganan kesepakatan dapat dihadiri seluruh pihak yang berkepentingan, terutama Sekda selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Tidak perlu dipaksakan kalau pihak yang berkepentingan belum bisa hadir. Apalagi Sekda sebagai Ketua TAPD memang perlu terlibat dalam kesepakatan ini,” ujar Firnadi.

Ia menjelaskan, berdasarkan pedoman penyusunan APBD 2027, kesepakatan KUA-PPAS ditargetkan paling lambat 30 November 2026. Sementara itu, penetapan APBD menjadi peraturan daerah dijadwalkan paling lambat 30 Desember 2026.

Dengan tenggat waktu tersebut, Firnadi menilai penundaan hingga 17 November masih memberikan ruang bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk menyelesaikan tahapan berikutnya.

Persoalan lain yang turut memengaruhi jadwal adalah perbaikan usulan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. Sejumlah usulan yang ditemukan bergeser ke luar daerah pemilihan (dapil) asal dikembalikan untuk diperbaiki dan harus diinput ulang melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).

Firnadi menyebut, pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim sebenarnya telah rampung. Saat ini, pekerjaan yang tersisa lebih banyak berkaitan dengan penyelesaian administrasi dan penyesuaian usulan pokir tersebut.

“Menurut saya tidak ada persoalan krusial. Pembahasan Banggar sudah selesai. Tinggal penyesuaian pokir yang bergeser dari dapil asal. Kami optimistis pada 17 November penandatanganan bisa dilakukan,” pungkasnya. (W/ADV/SR)

Baca Juga

Kurs Mata Uang

Rupiah per 1 unit mata uang asing

  • USDDolar Amerika 18.269,82 +0,08% dibanding hari sebelumnya
  • EUREuro 20.071,69 +0,25% dibanding hari sebelumnya
  • SGDDolar Singapura 14.164,12 +0,08% dibanding hari sebelumnya
  • JPYYen Jepang 114,82 +0,36% dibanding hari sebelumnya
  • CNYYuan Tiongkok 2.739,49 +0,04% dibanding hari sebelumnya

Konversi

18.269,82

Sumber: Currency API Kurs referensi, bukan kurs jual-beli bank.

IklanIklan
Malware ISU Protected Secure by Malware ISU ✓ 24/7 Verified