wartapedia.co.id, SAMARINDA – Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Timur menyerukan perubahan arah pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan. Dalam pandangan umum terhadap nota penjelasan Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Golkar menyoroti masih kuatnya dominasi sektor ekonomi berbasis sumber daya alam (SDA) tak terbarukan di Kaltim.
Juru bicara Fraksi Golkar, Syarifatul Sya’diah, menyampaikan bahwa kualitas lingkungan hidup harus menjadi isu strategis dalam penyusunan RPJMD ke depan. Ia mengingatkan bahwa ketergantungan berlebihan terhadap sektor pertambangan telah memperbesar risiko degradasi lingkungan.
“Struktur ekonomi Kaltim hingga kini masih bertumpu pada aktivitas ekstraktif. Ini mempercepat kerusakan lingkungan yang dampaknya akan kita tanggung dalam jangka panjang,” tegasnya. Rabu (11/6/2025).
Fraksi Golkar mengingatkan bahwa upaya pembangunan yang tidak memperhitungkan keberlanjutan lingkungan akan menjadi bumerang, terutama di tengah meningkatnya perhatian global terhadap krisis iklim.
“Kami mendorong agar visi pembangunan lima tahun ke depan tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat,” tambahnya.
Berdasarkan data yang disampaikan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kaltim sempat mengalami penurunan dari 75,25 poin pada 2020 menjadi 74,46 pada 2022. Meski sempat membaik menjadi 75,47 pada 2023 dan naik lagi menjadi 76,63 pada 2024, Fraksi Golkar menegaskan bahwa tren positif ini belum cukup menjadi alasan untuk lengah.
“IKLH ini mengukur kualitas air sungai, udara, lahan, hingga air laut. Meski angkanya naik, tekanan terhadap lingkungan masih sangat tinggi. Pemerintah harus tetap waspada dan progresif,” ujarnya.
Dalam penutup pandangannya, Golkar meminta agar Pemerintah Provinsi Kaltim menjadikan transisi ekonomi hijau sebagai salah satu fokus utama RPJMD 2025–2029. Fraksi ini juga menekankan perlunya inovasi kebijakan yang mendorong investasi ramah lingkungan, rehabilitasi lahan kritis, serta perlindungan kawasan bernilai ekologis tinggi.
“Ini bukan sekadar soal lingkungan, tapi juga masa depan Kaltim sebagai daerah yang ingin jadi pusat pertumbuhan baru nasional,” pungkasnya. (W/ADV/SR)
