wartapedia.co.id, SAMARINDA – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)–Nasdem DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) meminta agar pelibatan masyarakat adat dimasukkan secara tegas dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim dari Fraksi PAN–Nasdem, Abdul Rahman Agus, menilai bahwa komunitas adat selama ini menjadi penjaga hutan yang tak tergantikan. Pengetahuan ekologis mereka diwariskan lintas generasi dan terbukti mampu menjaga kelestarian alam.
“Kalau mau menyelamatkan alam Kaltim, jangan abaikan mereka. Libatkan mereka sejak awal,” tegas legislator asal Kutai Timur itu, Selasa (15/7/2025).
Ia juga meminta agar raperda tidak hanya berisi norma umum, tetapi menyentuh detail teknis seperti syarat dokumen Amdal, mekanisme perizinan, standar pengawasan, serta sanksi tegas bagi pelanggar. Penegakan hukum, menurutnya, adalah titik krusial agar regulasi tidak mandul di lapangan.
“Jangan sampai regulasinya bagus, tapi pelanggar dibiarkan. Penambang ilegal harus ditindak, bukan dilindungi,” katanya dengan nada keras.
Soal transparansi, PAN–Nasdem mendorong Pemprov Kaltim membuka akses publik terhadap data lingkungan. Hal ini dinilai penting sebagai sarana kontrol sosial untuk mengawasi kualitas udara, air, dan aktivitas industri di daerah rawan pencemaran.
“Transparansi bukan simbol, tapi alat kontrol rakyat. Data lingkungan harus dibuka, bukan dikunci,” ujar Abdul Rahman.
Di akhir penyampaiannya, ia mengapresiasi inisiatif Raperda namun menekankan pentingnya pelaksanaan di lapangan. Ia berharap Kaltim bisa menjadi pelopor daerah yang berani melindungi alam secara nyata.
“Jangan sekadar formalitas. Jadikan ini tameng terakhir bumi Kaltim dari kehancuran. Anak cucu kita bergantung pada keputusan hari ini,” tutupnya. (W/ADV/SR).





