wartapedia.co.id, BALIKPAPAN – Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, mengapresiasi capaian kinerja Dinas Sosial (Dinsos) Kota Balikpapan pada tahun anggaran 2024. Meski didukung alokasi anggaran yang tergolong terbatas, Dinsos dinilai mampu menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam menjalankan program pelayanan sosial bagi masyarakat.
Menurut Gasali, capaian tersebut menjadi salah satu hal positif yang perlu dipertahankan. Namun, ke depan diperlukan perencanaan anggaran yang lebih matang agar berbagai kebutuhan pelayanan sosial dapat terakomodasi secara menyeluruh.
“Capaian kinerja Dinas Sosial pada tahun anggaran 2024 sangat luar biasa, meskipun alokasi anggarannya tergolong sedikit,” kata Gasali, Selasa (6/10/2026).
Ia menilai, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi penghambat pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial.
Terlebih, masih terdapat kelompok masyarakat yang memerlukan perhatian khusus, seperti warga terlantar, masyarakat yang tidak memiliki keluarga, hingga lanjut usia (lansia) dari kelompok fakir miskin.
Menurutnya, kelompok tersebut membutuhkan penanganan yang berkelanjutan karena sebagian di antaranya tidak memiliki dukungan keluarga maupun kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Karena itu, Gasali mendorong Dinas Sosial menyusun formula atau skema penganggaran yang lebih tepat sasaran. Dengan perencanaan tersebut, pemerintah diharapkan dapat memastikan seluruh kelompok masyarakat rentan memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan.
“Dinas Sosial perlu menyusun formula atau skema anggaran agar pelayanan bagi masyarakat terlantar, warga tanpa keluarga, maupun lansia dari kelompok fakir miskin dapat terakomodasi sepenuhnya oleh pemerintah,” ujarnya.
Selain persoalan anggaran, Gasali juga menyoroti pentingnya penyebarluasan informasi mengenai berbagai program bantuan sosial. Menurutnya, masih diperlukan sosialisasi yang lebih intensif agar masyarakat mengetahui jenis bantuan yang tersedia serta mekanisme untuk mendapatkannya.
Ia menjelaskan, program bantuan sosial tidak hanya berasal dari pemerintah daerah, tetapi juga tersedia melalui kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Karena itu, informasi mengenai seluruh program tersebut perlu disampaikan secara jelas kepada masyarakat.
Sosialisasi juga harus mencakup persyaratan penerima, regulasi yang berlaku, hingga batasan-batasan dalam setiap program bantuan. Hal ini penting agar masyarakat memahami hak dan ketentuan yang harus dipenuhi sebelum mengajukan bantuan.
“Pemerintah dan Dinas Sosial perlu mengencangkan sosialisasi terkait program bantuan sosial, dari tingkat nasional, provinsi maupun daerah, beserta regulasi dan batasan-batasannya,” katanya.
Gasali berharap, penguatan perencanaan anggaran yang dibarengi dengan sosialisasi secara menyeluruh dapat meningkatkan efektivitas pelayanan sosial di Balikpapan. Dengan demikian, masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan dapat terdata dan memperoleh perhatian pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. (W/ADV/SR)





