wartapedia.co.id, BALIKPAPAN – Komisi III DPRD Kota Balikpapan menyoroti dugaan pembangunan sejumlah unit perumahan di kawasan Grand City yang dilakukan sebelum seluruh perizinan selesai.
Temuan tersebut terungkap saat DPRD melakukan inspeksi lapangan ke kawasan perumahan yang berada di bawah pengelolaan PT Sinar Mas Wisesa beberapa waktu yang lalu.
Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Muhammad Raja Siraj, menegaskan bahwa alasan pengembang yang masih dalam proses pengurusan izin tidak dapat dijadikan dasar untuk memulai pembangunan.
Menurutnya, aturan yang berlaku mengharuskan seluruh perizinan diselesaikan terlebih dahulu sebelum aktivitas pembangunan dilakukan.
“Kami menemukan ada beberapa pembangunan perumahan yang izinnya belum selesai, tetapi pembangunan sudah berjalan. Alasannya karena izin sedang diurus. Nah, ini yang kami sayangkan,” kata Raja Siraj saat diwawancarai di Kantor DPRD Balikpapan, Kamis (25/6/2026).
Raja karib disala menegaskan, tidak ada ketentuan yang memperbolehkan pengembang membangun sambil menunggu proses perizinan selesai.
“Tidak ada bunyi dalam hukum yang menyatakan boleh membangun sambil mengurus izin. Seharusnya izin itu selesai dulu, keluar dulu seluruh persyaratannya, baru boleh melakukan pembangunan,” tegasnya.
Ia khawatir jika praktik tersebut dibiarkan, akan menimbulkan persepsi di tengah masyarakat bahwa aturan dapat diabaikan oleh perusahaan besar. Padahal, menurutnya, seluruh pelaku usaha harus diperlakukan sama di hadapan hukum.
“Jangan sampai perusahaan besar menjadi percontohan bagi developer-developer kecil. Nanti masyarakat bisa bertanya, kenapa perusahaan besar boleh membangun meski izinnya belum selesai, sementara yang lain harus mengikuti aturan,” ujarnya.
Meski mengkritisi persoalan tersebut, Raja menegaskan DPRD Balikpapan tidak pernah menutup ruang bagi investor maupun pengembang yang ingin berinvestasi di Kota Beriman. Namun, seluruh investasi harus berjalan sesuai koridor hukum dan aturan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
“Kami sangat terbuka terhadap investasi karena Balikpapan merupakan kota penyangga Ibu Kota Nusantara. Kami senang ada investor masuk. Tetapi kami meminta seluruh pengembang mematuhi aturan yang berlaku dan tidak mengambil jalan pintas,” katanya.
Komisi III DPRD Balikpapan berencana memanggil kembali pihak pengembang untuk meminta klarifikasi terkait temuan tersebut. Selain itu, DPRD juga akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait guna memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai ketentuan.
“Kami akan memanggil kembali pihak pengembang untuk meminta penjelasan,” tegasnya. (W/ADV/SR)





