wartapedia.co.id, PPU – Ketua Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron, kembali menegaskan bahwa semua pendidik, baik yang mengabdi di sekolah negeri maupun swasta, memegang tanggung jawab moral yang sama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Dalam pandangannya, tidak ada alasan untuk membedakan perlakuan terhadap guru hanya karena tempat mereka mengajar.
“Yang namanya guru itu adalah guru bangsa, entah itu bekerja di swasta ataupun pemerintah, karena yang diajar adalah anak negeri. Jadi, sama-sama,” ujar Thohiron dalam pernyataannya, yang menggarisbawahi pentingnya pengakuan setara terhadap peran guru swasta di daerah.
Pernyataan ini disampaikan menyusul maraknya keluhan dari tenaga pendidik non-ASN, khususnya guru-guru yang berstatus honorer atau berada di bawah naungan lembaga swasta, yang merasa terpinggirkan dari berbagai kebijakan peningkatan kesejahteraan dan jaminan kerja.
Menurut Thohiron, salah satu faktor yang sering disalahpahami oleh publik maupun pemerintah sendiri adalah anggapan bahwa sekolah swasta memiliki kemampuan finansial yang sama dengan sekolah negeri. Padahal kenyataannya, beban operasional sekolah swasta sebagian besar ditanggung oleh peserta didik dan masyarakat.
“Kalau kemudian swasta itu memungut biaya, wajar dong, karena kan swasta itu tidak dijamin penuh oleh pemerintah. Pemerintah hanya memberi hibah dan bansos,” katanya.
Berbeda dengan sekolah negeri yang hampir seluruh pembiayaannya berasal dari APBN maupun APBD, lanjut Thohiron, sekolah swasta harus berjuang sendiri untuk menjaga kualitas layanan pendidikan mereka. Dalam kondisi seperti itu, penghargaan terhadap peran guru swasta justru menjadi semakin penting.
Ia menegaskan bahwa tanggung jawab negara terhadap pendidikan semestinya tidak berhenti pada fasilitas milik pemerintah saja. Negara, menurutnya, tetap wajib memastikan bahwa semua penyelenggara pendidikan, termasuk swasta, bisa menjalankan tugas mereka secara layak dan bermartabat.
“Beda dengan negeri. Kalau negeri, mulai dari operasional, pengadaan tanah dan gedung sampai pengadaan guru dan sebagainya, kan menjadi kewajiban pemerintah. Sementara swasta enggak,” ujar Thohiron. (W/ADV/S)





