wartapedia.co.id, Kutai Kartanegara – Harapan besar disampaikan oleh Mohammad Jamhari, Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) dari Daerah Pemilihan (Dapil) V, terkait arah pembangunan di wilayahnya.
Dalam rangkaian kegiatan reses yang digelar awal Agustus ini, dia menegaskan pentingnya prinsip kesamarataan dalam alokasi anggaran antar kecamatan di Kukar.
“Harapan kami, pembagian anggaran dari Pemerintah Kabupaten Kukar ke depan harus mengedepankan prinsip kesetaraan antarkecamatan. Tidak harus sama rata, tapi setidaknya setara dan adil, agar semua wilayah merasakan pembangunan yang merata,” ujarnya, Rabu (6/8/2025).
Dapil V Kukar sendiri mencakup wilayah-wilayah yang masih memiliki tantangan besar dalam hal akses dan infrastruktur. Jamhari menilai, selama ini alokasi anggaran masih cenderung berpihak pada wilayah perkotaan atau yang lebih dekat dengan pusat pemerintahan.
Sementara itu, wilayah desa dan kecamatan yang jauh masih sering tertinggal dari segi pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, dan fasilitas pendidikan.
Ia mengapresiasi komitmen Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani, yang dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah menyuarakan pentingnya pemerataan pembangunan sebagai visi utama ke depan.
“Dengan kepemimpinan Pak Ahmad Yani di DPRD dan arah RPJMD yang mulai mengedepankan pemerataan, kami di Dapil V merasa sangat optimis. Itu artinya harapan masyarakat untuk mendapatkan keadilan anggaran mulai terbuka lebar,” jelasnya.
Menurut Jamhari, konsep kesamarataan yang dimaksud tidak berarti setiap kecamatan mendapat nilai anggaran yang persis sama, melainkan setiap kecamatan mendapat porsi sesuai kebutuhan dan urgensi pembangunan di wilayahnya.
“Prioritas pembangunan tidak harus identik, tapi titik tekannya adalah keadilan. Jika wilayah kami butuh lebih banyak di jalan atau infrastruktur dasar, maka harus direspons. Sedangkan daerah kota bisa lebih difokuskan ke layanan publik atau peningkatan kualitas,” lanjutnya.
Ia menambahkan, dukungan terhadap program-program Ketua DPRD yang baru bukan sekadar bentuk solidaritas kelembagaan, tetapi juga karena sejalan dengan aspirasi masyarakat di Dapil V yang selama ini berharap pemerataan bisa menjadi kenyataan, bukan sekadar janji politik.
“Kami sangat setuju dengan program-program Ketua DPRD yang baru. Karena memang sesuai dengan harapan konstituen kami. Ini soal keadilan pembangunan, bukan hanya angka-angka di atas kertas,” pungkasnya. (W/ADV/JS)
