wartapedia.co.id, BALIKPAPAN – Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Japar Sidik, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan tidak mengendurkan pengawasan terhadap pembayaran cicilan tunggakan pajak Rumah Makan Padang Upik yang mencapai Rp3 miliar.
Ia menilai, kesepakatan pembayaran antara pemerintah dan wajib pajak harus dikawal secara konsisten. Jangan sampai komitmen yang telah dibuat hanya menjadi janji tanpa kepastian penyelesaian.
“Komitmen dan jadwal pembayaran piutang yang harus dicicil perlu terus dikejar dan dilaksanakan sampai selesai,” ujar Japar, Senin (12/10/2026).
Menurutnya, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) harus memastikan setiap pembayaran dilakukan sesuai jadwal dan nominal cicilan yang telah disepakati.
“Jangan sampai setelah ada kesepakatan, pengawasannya justru berhenti. Pemerintah harus terus memastikan apakah pembayaran berjalan sesuai jadwal atau tidak,” tegasnya.
Pengawasan juga perlu dilakukan secara berkala untuk mengetahui perkembangan pembayaran sekaligus mengantisipasi keterlambatan. Jika wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan, pemerintah harus segera melakukan langkah penagihan lanjutan.
“Kalau memang ada keterlambatan, harus segera ditindaklanjuti. Jangan menunggu sampai tunggakannya semakin berlarut-larut baru dilakukan penagihan,” katanya.
Japar menegaskan, BPPDRD tidak boleh hanya menunggu pembayaran masuk. Pemerintah perlu aktif mengingatkan wajib pajak menjelang tenggat waktu serta mengevaluasi kemampuan pembayaran apabila ditemukan kendala.
Ia berharap Pemkot Balikpapan tetap konsisten menjalankan pengawasan dan memastikan tunggakan pajak sebesar Rp3 miliar tersebut dapat dilunasi sesuai ketentuan yang berlaku. (W/ADV/SR)





