wartapedia.co.id, PENAJAM – Anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Jamaluddin, mengungkapkan ketidakpuasannya terkait penarikan kewenangan laut dari kabupaten ke provinsi dan pemerintah pusat.
Kebijakan ini, yang mengalihkan pengelolaan laut sejauh 0-4 mil ke tingkat provinsi dan hingga 12 mil ke tingkat pusat, dianggap tidak ideal bagi daerah dengan komunitas nelayan seperti PPU.
Menurut Jamaluddin, aturan ini memarginalkan daerah dan membatasi kemampuan lokal untuk mengelola potensi kelautan yang ada.
“Pandangan kami terkait keberadaan nelayan di kabupaten ini dan kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi yang menarik kewenangan batas wilayah dari 0-4 mil ke provinsi, dan 12 mil menjadi kewenangan pusat, itu sebenarnya sangat tidak ideal,” ujar Jamaluddin dalam pertemuan dengan tokoh masyarakat dan nelayan setempat.
Menurutnya, pengalihan kewenangan ini tidak hanya mengabaikan peran penting nelayan lokal dalam ekonomi daerah tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar tentang keberlanjutan identitas nelayan di wilayah pesisir PPU.
Lebih lanjut, Jamaluddin mempertanyakan implikasi dari hilangnya kontrol wilayah laut di tingkat kabupaten terhadap status nelayan.
“Sekarang, pertanyaannya, ketika daerah tidak punya laut, bagaimana masyarakatnya mau disebut ada nelayan di situ,” lanjutnya.
Ia menegaskan, hilangnya akses dan pengelolaan laut secara lokal mengancam keberlangsungan profesi nelayan di PPU, yang sebagian besar mengandalkan penghasilan dari penangkapan ikan di area laut dekat pantai.
Bagi nelayan lokal, kehilangan kewenangan laut tidak hanya berdampak pada pengaturan zona penangkapan ikan, tetapi juga terhadap kebijakan-kebijakan pendukung lainnya yang selama ini menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten.
Hal ini, menurut Jamaluddin, mencakup berbagai aspek seperti perlindungan wilayah tangkap, program pemberdayaan nelayan, hingga bantuan langsung yang diberikan kepada komunitas nelayan di daerah. (W/Adv/I)





