wartapedia.co.id , Kutai Kartanegara – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan di Kukar dalam pengelolaan APBD tahun 2025 yang mencapai Rp11,6 triliun.
Ia menekankan, agar tidak ada lagi ketimpangan anggaran yang signifikan antarwilayah seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya.
“Tahun 2023, 2024, dan bahkan 2025 ini, kita masih melihat ada kecamatan yang terlalu besar menyerap anggaran infrastruktur, sementara lainnya nyaris tidak mendapatkan,” ungkapnya, Selasa (22/7/2025).
Ia mendorong, agar seluruh anggota DPRD dari masing-masing daerah pemilihan (Dapil) aktif menyampaikan aspirasi kecamatan dan desa, serta bersama-sama dengan komisi terkait menetapkan standar minimal alokasi infrastruktur per kecamatan, misalnya Rp20 miliar khusus untuk pembangunan jalan dan jembatan.
Politikus PDI Perjuangan ini menyebut, contoh ketimpangan, seperti Samboja Barat dan Muara Jawa yang hanya mendapat alokasi sekitar Rp3 miliar, sementara Tenggarong disebut-sebut mencapai Rp700 miliar hingga Rp1 triliun.
Pasalnya, ketimpangan tersebut menurutnya tidak sejalan dengan semangat pemerataan dan keadilan sosial dalam visi Kukar Idaman Terbaik.
“Kita tidak boleh lagi dengar ada jalan rusak, berlumpur setiap saat, atau jembatan kayu yang membahayakan. Sekolah rusak, plafon runtuh, halaman becek, pagar tidak ada. Itu tidak boleh lagi terjadi,” tegasnya.
Selain itu, Yani juga menekankan, pentingnya mendorong program-program lintas OPD seperti Dinas PU, Perkim, Dinas Kesehatan, dan Disdikbud untuk diarahkan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan bukan semata-mata usulan pokok pikiran.
“Anggaran besar harus diiringi dengan keberpihakan nyata pada wilayah yang tertinggal, dan DPRD akan terus mengawal itu,” tutupnya. (W/ADV/JS)
