wartapedia.co.id, Kutai Kartanegara – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menegaskan pentingnya segera menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Pesut Mahakam, mengingat satwa endemik tersebut kini dalam kondisi terancam punah dan belum memiliki payung hukum perlindungan di tingkat daerah.
Kata dia, meski wacana regulasi ini telah digagas sejak dua tahun lalu, hingga kini proses pembahasannya belum rampung di DPRD Kukar.
Adapun, salah satu penyebabnya adalah minimnya referensi teknis dan kajian ilmiah yang relevan dengan kondisi lokal di Mahakam.
“Kendalanya itu karena belum ada studi yang bisa menambah pengetahuan kita soal tata kelola yang baik. Bahkan di tingkat nasional pun belum ada model tata kelola pesut yang bisa dijadikan rujukan,” ungkapnya.
Menurutnya, lemahnya substansi teknis dalam naskah akademik menyebabkan beberapa bagian penting dalam draf Raperda belum tersusun optimal.
“Hal-hal seperti strategi pelestarian, pembagian peran antarlembaga, pelibatan sektor swasta, hingga skema pembiayaan masih memerlukan penguatan,” terangnya.
Karena itu, Politikus PDI Perjuangan ini mendorong penguatan naskah akademik agar dasar hukum Raperda lebih kokoh dan meyakinkan, tidak hanya bagi stakeholder daerah, tetapi juga untuk mendapatkan dukungan dan sinkronisasi dengan kebijakan nasional.
Lebih lanjut, Yani menekankan, Perda ini bukan hanya bertujuan konservasi, melainkan juga membuka peluang pengembangan pariwisata berbasis lingkungan.
“Pesut Mahakam ini punya daya tarik luar biasa. Sayangnya, belum ada fasilitas pendukung di kawasan habitatnya. Kalau regulasi ini jadi, kita bisa bicara soal kerja sama lintas sektor, pembangunan ekowisata, dan tentu saja alokasi anggaran yang jelas,” ujarnya.
Guna mempercepat pembahasan, Yani menyampaikan bahwa DPRD Kukar telah meminta Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) untuk mendorong pembentukan ulang Panitia Khusus (Pansus) yang sempat vakum.
“Kami menyarankan agar Pansus yang sebelumnya sempat bekerja dibentuk kembali, agar pembahasan tak terhenti di tengah jalan,” ujarnya.
Raperda ini telah resmi masuk dalam skala prioritas pembentukan perda tahun 2025, dan ditargetkan bisa disahkan dalam waktu dekat.
Ketua DPRD Kukar juga mengajak pemerintah pusat dan seluruh elemen masyarakat untuk memberikan dukungan.
Pasalnya, pelestarian satwa seperti Pesut Mahakam memerlukan kerja sama lintas sektor dan lintas level pemerintahan.
“Ini bukan sekadar soal aturan, tapi soal masa depan Pesut Mahakam dan tanggung jawab kita bersama menjaga alam. Kita perlu libatkan semua pihak untuk menjadikan ini gerakan bersama,” tegasnya. (W/ADV/JS)





