Langsung ke konten
Kamis, 19 November 2026
Ketua DPRD Kukar Fasilitasi Persoalan Internal Desa Jembayan, Dorong Penyelesaian Damai
Advertorial
2 min baca 11 Agu 2025, 15:13 WITA
RDP DPRD Kukar di Ruang Banmus memfasilitasi persoalan antara warga Desa Jembayan. (Istimewa)

Ketua DPRD Kukar Fasilitasi Persoalan Internal Desa Jembayan, Dorong Penyelesaian Damai

931 dibaca
IklanIklan

wartapedia.co.id, Kutai Kartanegara – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Ahmad Yani memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk memfasilitasi persoalan antara warga Desa Jembayan yang terbelah menjadi kubu pro dan kontra terhadap Kepala Desa, Senin (11/8/2025).

RDP ini dihadiri perwakilan masyarakat, pemerintah desa, serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Kukar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

Dalam kesempatan tersebut, Yani menegaskan bahwa DPRD tidak boleh berpihak pada salah satu kubu. Pihaknya harus mendengar dan mempertimbangkan seluruh informasi, baik dari warga yang mendukung maupun yang menolak kinerja Kepala Desa.

“Kalau melanggar sumpah dan janji, mau tidak mau DPRD bersama Pemerintah Kabupaten harus menyikapi sesuai dengan permintaan masyarakat. Tetapi kita berharap persoalan ini tidak sampai menimbulkan keributan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa langkah awal yang diambil adalah memastikan semua tuduhan dan keluhan yang disampaikan warga dapat diverifikasi kebenarannya.

Untuk itu, DPRD meminta DPMD Kukar turun langsung ke lapangan, melakukan evaluasi, dan mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Kepala Desa.

Beberapa poin keluhan yang muncul antara lain dugaan keberpihakan Kepala Desa terhadap kelompok tertentu, kurangnya perhatian terhadap lembaga adat, hingga tuduhan tidak menjalankan tugas sesuai aturan perundang-undangan.

Yani menekankan bahwa seorang Kepala Desa seharusnya mengayomi seluruh warga tanpa membeda-bedakan.

“Tidak boleh ada keberpihakan. Semua warga harus dilayani dengan baik,” tegasnya.

Politikus PDI Perjuangan ini menekankan, jika hasil evaluasi lapangan membuktikan adanya pelanggaran, DPRD tidak segan mendorong Pemerintah Kabupaten untuk memberikan teguran resmi. Apabila teguran tidak diindahkan dan tidak ada perubahan, langkah pemakzulan Kepala Desa bisa menjadi opsi terakhir.

“Namun, selama masalah ini bisa diselesaikan dengan baik, kami berharap tidak perlu sampai ke sana. Kepala Desa dan warga harus berdamai,” katanya.

Ketua DPRD juga menargetkan Komisi I untuk menindaklanjuti aspirasi warga dengan melakukan RDP lanjutan, mengumpulkan bukti-bukti tambahan, dan memastikan proses berjalan transparan. Yani berharap, langkah ini dapat mengembalikan keharmonisan di Desa Jembayan.

“Harapan kami, yang tadinya tidak suka bisa kembali menerima Kepala Desa, dan Kepala Desa pun tidak lagi melakukan pelanggaran atau keberpihakan. Semua pihak harus melaksanakan perannya demi kepentingan masyarakat,” tutupnya. (W/ADV/JS)

Baca Juga

Kurs Mata Uang

Rupiah per 1 unit mata uang asing

  • USDDolar Amerika 18.263,97 +0,05% dibanding hari sebelumnya
  • EUREuro 20.052,54 -0,21% dibanding hari sebelumnya
  • SGDDolar Singapura 14.160,37 -0,06% dibanding hari sebelumnya
  • JPYYen Jepang 114,66 -0,01% dibanding hari sebelumnya
  • CNYYuan Tiongkok 2.739,79 +0,04% dibanding hari sebelumnya

Konversi

18.263,97

Sumber: Currency API Kurs referensi, bukan kurs jual-beli bank.

IklanIklan
Malware ISU Protected Secure by Malware ISU ✓ 24/7 Verified