wartapedia.co.id, Kutai Kartanegara – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani melayangkan teguran keras terhadap sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat yang tidak hadir dalam rapat paripurna pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD yang digelar oleh DPRD Kukar.
Dalam keterangannya, dia menyampaikan kekecewaannya terhadap minimnya kehadiran pejabat teknis daerah, padahal mereka adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas penggunaan dan realisasi anggaran.
“Ini kan forum resmi pertanggungjawaban APBD, yang paling bertanggung jawab itu kepala OPD dan para camat. Tapi justru saat diminta memberi penjelasan ke DPR, kok mereka tidak hadir? Ini tidak bisa dibiarkan,” tegasnya, Sabtu (2/8/2025).
Menurut Yani, kehadiran kepala dinas dan camat bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari proses demokrasi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ia menekankan bahwa meskipun dana dikelola oleh masing-masing OPD, pertanggungjawaban kepada rakyat disampaikan melalui DPRD.
“Kalau Bupati hadir, Sekda hadir, masa kepala dinas dan camatnya tidak hadir? Kita sudah undang resmi. Kalau seperti ini terus, kami akan rekomendasikan untuk evaluasi dan pergantian pejabat yang bersangkutan,” katanya.
Politikus PDI Perjuangan tersebut menegaskan, DPRD Kukar tidak akan mentolerir sikap abai terhadap tanggung jawab publik.
Dia mengingatkan, DPRD memiliki fungsi pengawasan, dan pejabat publik harus menunjukkan komitmennya dalam menjalankan tugas secara serius dan profesional.
“Kalau hanya mau belanja, tapi tidak mau bertanggung jawab, ya itu sama saja tidak siap jadi pelayan rakyat. Kita minta kepala-kepala dinas dan camat ke depan tidak lagi absen saat paripurna LPJ APBD atau agenda penting lainnya,” pungkasnya. (W/ADV/JS)
