wartapedia.co.id, Penajam – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Penajam Paser Utara (PPU) terus berlangsung intensif. Ketua DPRD PPU, Raup Muin, menegaskan bahwa proses penyusunan anggaran tahun ini tidak hanya soal mengejar tenggat waktu, tetapi memastikan seluruh alokasi dana benar-benar digunakan sesuai kebutuhan prioritas daerah dan aturan belanja wajib (mandatory spending).
Ia menyebut pembahasan APBD tidak mungkin dilakukan secara terburu-buru karena banyak aspek yang harus dibedah secara teliti. Setiap pos anggaran, baik yang berhubungan dengan pelayanan dasar maupun program strategis daerah, harus dianalisis secara menyeluruh agar sesuai ketentuan perundang-undangan dan tidak menimbulkan beban fiskal di kemudian hari.
“Rencananya akan lanjut dibahasi lagi sampai selesai. Yang kita bahas adalah pemanfaatan dana itu untuk apa saja,” kata Raup.
Menurutnya, pembahasan menyeluruh sangat diperlukan mengingat kondisi fiskal daerah yang semakin ketat. Karena itu, DPRD ingin memastikan bahwa belanja daerah berfokus pada kebutuhan yang bersifat fundamental bagi masyarakat, bukan sekadar rutinitas yang tidak memberikan dampak signifikan.
Salah satu fokus utama DPRD adalah memastikan mandatory spending terpenuhi. Belanja wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan alokasi desa merupakan komponen yang tidak bisa dinegosiasikan dan harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum pemerintah daerah mengalokasikan dana ke program lain.
“Apakah kewajiban wajib (mandatory spending) sudah terpenuhi atau belum. Itu yang kita dalami,” tegasnya.
Raup menambahkan bahwa pendalaman mandatory spending tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap aturan pusat, tetapi juga melindungi hak warga. Belanja sektor pendidikan dan kesehatan, misalnya, langsung mempengaruhi kualitas layanan publik yang diterima masyarakat sehari-hari. (W/ADV/SR)
