wartapedia.co.id, Penajam – Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin, menyoroti lemahnya pola pelibatan legislatif dalam berbagai kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) yang dilakukan pemerintah daerah.
Sejumlah kerja sama strategis, termasuk di sektor kesehatan, disebut berlangsung tanpa koordinasi atau pemberitahuan yang memadai kepada DPRD, padahal dampaknya menyentuh kepentingan publik dan menyangkut penggunaan sumber daya daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Raup menanggapi kerja sama Pemerintah Kabupaten PPU dengan Rumah Sakit Hermina yang ditujukan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) kesehatan. Ia menegaskan tidak mengetahui detail proses MoU tersebut dan tidak dilibatkan dalam penyusunannya.
“Terkait kerja sama Pemda PPU dengan Rumah Sakit Hermina untuk peningkatan kapasitas SDM kesehatan, saya tidak terlibat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pola ini bukan terjadi sekali dua kali. Hampir semua MoU yang dijalankan pemerintah daerah, menurut Raup, berlangsung tanpa melibatkan lembaga legislatif. Padahal, DPRD memiliki fungsi pengawasan dan representasi publik yang membuat pelibatan mereka menjadi wajar dan penting.
“Kalau hal-hal yang berkaitan dengan Memorandum of Understanding (MoU), DPRD hampir tidak pernah dilibatkan,” jelasnya.
Minimnya pelibatan DPRD, menurut Raup, bukan semata soal prosedural. Lebih dari itu, DPRD memiliki peran untuk memastikan bahwa setiap MoU yang dijalankan Pemda benar-benar relevan, efektif, dan tidak merugikan daerah. Tanpa komunikasi yang baik, risiko tumpang tindih program, pemborosan anggaran, hingga ketidakefektifan kerja sama menjadi lebih besar. (W/ADV/SR)





