wartapedia.co.id, SAMARINDA — Dalam rangka memperkuat proses perencanaan keuangan daerah, Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sabaruddin Panrecalle, menekankan pentingnya pelibatan aktif seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan rancangan anggaran untuk tahun 2026, termasuk perubahan APBD 2025.
Menurut Sabaruddin, penyusunan prognosis anggaran tidak bisa hanya dibebankan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai satu-satunya penanggung jawab teknis. Ia menilai bahwa seluruh OPD harus memiliki peran aktif karena merekalah yang paling memahami kebutuhan sektoral dan arah pembangunan di bidang masing-masing.
“Perencanaan yang matang hanya bisa tercapai jika semua OPD terlibat sejak awal. Mereka punya target, indikator kinerja, dan program prioritas yang tidak bisa diwakilkan,” ujar Sabaruddin di sela-sela rapat koordinasi bersama mitra kerja.
Ia juga mengingatkan bahwa penyusunan prognosis merupakan tahapan krusial untuk memastikan arah pembangunan provinsi tetap berada pada jalur yang sesuai dengan visi daerah dan rencana jangka menengah yang telah ditetapkan.
Tanpa kontribusi langsung dari masing-masing perangkat daerah, lanjutnya, sangat mungkin terjadi ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dan kebutuhan riil di lapangan.
“Kalau OPD tidak aktif menyampaikan rencana dan capaian mereka, maka dikhawatirkan anggaran yang disusun menjadi tidak tepat sasaran. Ini bukan soal teknis saja, tapi soal akuntabilitas dalam menggunakan uang rakyat,” tegas politisi asal Dapil Balikpapan itu.
Sabaruddin berharap mulai pertengahan tahun ini seluruh OPD dapat menyusun dan menyerahkan dokumen prognosis dengan lebih detail, agar proses penyusunan RAPBD 2026 dan revisi APBD 2025 bisa berjalan lebih efisien dan tepat waktu.
“Kita ingin seluruh proses ini berjalan simultan dan terkoordinasi, agar tidak hanya menyusun angka, tapi menyusun program yang benar-benar bisa menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (W/ADV/SR).
