Langsung ke konten
Rabu, 18 November 2026
Komisi I DPRD Kukar Bentuk Tim Uji Dokumen Sengketa Lahan Jongkang antara Warga dan Perusahaan Tambang
Advertorial
2 min baca 9 Jul 2025, 14:22 WITA
RDP Komisi I DPRD Kukar. (Istimewa)

Komisi I DPRD Kukar Bentuk Tim Uji Dokumen Sengketa Lahan Jongkang antara Warga dan Perusahaan Tambang

1.2K dibaca
IklanIklan

wartapedia.co.id , Kutai Kartanegara – Komisi I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk menindaklanjuti aduan warga terkait sengketa lahan dengan dua perusahaan tambang yang beroperasi di Desa Jongkang, Kecamatan Loa Kulu pada Selasa (8/7/2025) pagi.

RDP tersebut, menghadirkan perwakilan dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur, serta manajemen PT Multi Harapan Utama (MHU) dan PT Mahaguna Komando Indonesia (MKI).

Mediasi dipimpin oleh para anggota Komisi I DPRD Kukar, yaitu Desman Minang Endianto, Erwin, Jamhari, dan Sugeng Hariadi.

Dalam RDP itu, salah seorang warga bernama Irham menyampaikan bahwa dirinya memiliki lahan seluas 6 hektare di Jongkang yang dibuktikan dengan surat segel tahun 2002.

Namun, sebagian lahan tersebut kini telah digarap oleh pihak perusahaan tambang untuk kegiatan operasional.

Pihak perusahaan, baik PT MHU maupun PT MKI, menyatakan bahwa seluruh lahan yang diklaim oleh Irham telah dilakukan pembebasan sesuai prosedur.

Tetapi, belum ada titik temu antara klaim kedua belah pihak, sehingga Komisi I menilai persoalan ini sebagai bentuk tumpang tindih lahan yang memerlukan uji keabsahan dokumen.

“Makanya tadi supaya kedua belah pihak ini nyaman dan sama-sama mendapat perlindungan, kita bentuk tim kerja yang ditangani DPPR. Kita minta untuk melakukan uji dokumen dari kedua belah pihak,” tegas Desman dalam pernyataan usai RDP.

Kata Desman, Komisi I memberikan batas waktu selama satu pekan, kepada DPPR untuk melakukan kajian dan verifikasi dokumen legal dari pihak warga maupun perusahaan.

Selain itu, warga dan perusahaan juga diberikan waktu hingga besok untuk menyerahkan dokumen masing-masing ke DPPR.

“Rabu pekan depan, kita akan kembali gelar pertemuan lanjutan dalam bentuk rapat mediasi internal. Kami harap semua pihak bisa bersikap kooperatif dan menghormati proses yang sedang berjalan,” timpalnya.

Komisi I DPRD Kukar menekankan pentingnya penyelesaian sengketa ini secara adil, terbuka, dan sesuai aturan hukum, agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan di tengah masyarakat dan dunia usaha. (W/ADV/JS)

Baca Juga

Kurs Mata Uang

Rupiah per 1 unit mata uang asing

  • USDDolar Amerika 18.255,55 +0,01% dibanding hari sebelumnya
  • EUREuro 20.095,59 -0,12% dibanding hari sebelumnya
  • SGDDolar Singapura 14.169,11 0,00% dibanding hari sebelumnya
  • JPYYen Jepang 114,67 +0,16% dibanding hari sebelumnya
  • CNYYuan Tiongkok 2.738,66 +0,08% dibanding hari sebelumnya

Konversi

18.255,55

Sumber: Currency API Kurs referensi, bukan kurs jual-beli bank.

IklanIklan
Malware ISU Protected Secure by Malware ISU ✓ 24/7 Verified