wartapedia.co.id, PPU – Koordinasi lintas instansi menjadi sorotan Anggota Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Mahyuddin, dalam menanggapi persoalan perizinan usaha di daerah yang kini menjadi daerah penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurutnya, lemahnya komunikasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam proses perizinan berisiko menimbulkan konflik kebijakan dan kerugian di kemudian hari.
“Makanya kami juga mendorong agar perusahaan dari awal sudah lengkap izinnya, supaya nggak jadi masalah di kemudian hari,” ujar Mahyuddin.
Ia menilai, sistem perizinan yang telah menggunakan mekanisme Online Single Submission (OSS) secara nasional belum mampu menjawab persoalan koordinasi di tingkat daerah. Meski dari sisi administratif sudah tampak rapi, namun kerap terjadi tumpang tindih informasi dan rekomendasi antarinstansi teknis yang menangani bidang berbeda.
“Perlu juga penguatan koordinasi antar-OPD. Kadang DPMPTSP bilang sudah oke, tapi DLH belum tahu. Atau PU belum kasih rekomendasi, tapi izin sudah keluar. Ini kan bahaya juga,” katanya.
Mahyuddin menekankan bahwa semangat “satu pintu” dalam pelayanan perizinan tidak hanya soal sistem aplikasi digital. Yang lebih penting, kata dia, adalah satu kesepahaman dan satu alur komunikasi antarlembaga pemerintah daerah agar tidak menimbulkan kebingungan di tingkat pelaku usaha maupun masyarakat.
“Harusnya satu pintu itu benar-benar satu koordinasi, bukan cuma sistem aja yang satu,” ujarnya.
Komisi I DPRD PPU, lanjut Mahyuddin, terus melakukan fungsi pengawasan terhadap izin-izin usaha yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Mereka kerap turun langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa izin yang dikantongi perusahaan memang sesuai dengan kenyataan di lapangan, baik dari aspek tata ruang, lingkungan hidup, hingga infrastruktur dasar. (W/ADV/S)
