wartapedia.co.id, PPU – Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU) terus mendorong percepatan proses pemekaran desa dan kecamatan di wilayah tersebut. Salah satu langkah konkret yang diusulkan adalah memperjelas arah dan strategi dengan segera melakukan audiensi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pihak yang memiliki kewenangan menentukan kelayakan usulan tersebut.
Anggota Komisi I DPRD PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani menilai bahwa komunikasi ke pemerintah pusat belum dilakukan secara utuh, sehingga sejumlah asumsi masih mendominasi pembahasan teknis di tingkat daerah.
“Nah, makanya kenapa kita tadi menyampaikan ke Pemda, minimal diperjelas. Kita datang dulu ke Kemendagri, prolog dulu, agar kita tahu strategi apa yang bisa kita lakukan,” ujarnya.
Menurut Bijak, kejelasan soal prinsip-prinsip yang membolehkan atau tidak membolehkan pemekaran sangat penting dipahami sejak awal. Terlebih lagi, dalam sejumlah rencana, terdapat usulan perubahan status dari kelurahan menjadi desa yang membutuhkan ketentuan dan syarat tertentu.
“Minimal ada desa dan kelurahan yang bisa kita mekarkan. Tetapi nyatanya, sampai di sana kan ada yang terkendala. Nah, prinsip apa yang terkendala,” kata Bijak.
Ia mencontohkan, perubahan status administrasi dari kelurahan menjadi desa masih menjadi tanda tanya di kalangan pemerintah daerah karena belum dikomunikasikan secara resmi ke Kemendagri.
“Misalnya pengajuan kelurahan yang mau berubah status menjadi desa, apakah itu diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu? Itu kan kita ingin tahu dulu,” katanya.
Namun, dalam rapat terakhir bersama pemerintah daerah, diketahui bahwa strategi yang diambil oleh pihak eksekutif berbeda. Pemda melalui Asisten I memilih untuk menyiapkan dokumen secara menyeluruh terlebih dahulu sebelum melakukan komunikasi dengan pusat.
“Nah, itu belum ada dikomunikasikan. Sementara teman-teman Pemda ini, khususnya Asisten I, ini kan punya strategi yang berbeda. Itulah strategi beliau, ini bagaimana nanti kita ke sana sudah dengan barang matang,” ujar Bijak.
Ia mengakui bahwa strategi menyiapkan kajian secara lengkap memang terlihat rapi, namun bisa menjadi tidak efisien dalam segi waktu. Sebab, jika ternyata dokumen yang disiapkan bertentangan dengan kebijakan pusat, maka harus dilakukan perbaikan ulang.
“Tetapi barang matang ini kan pertama, kelemahannya membutuhkan waktu yang lebih lama. Kemudian, ini bisa menimbulkan inefisien, artinya waktu yang digunakan akan agak panjang karena kita bekerja dua kali,” ujarnya.
Bijak menegaskan, seharusnya pemerintah daerah tidak perlu menunggu seluruh dokumen selesai. Yang penting, ada komunikasi awal untuk memahami peta jalan kebijakan pusat terkait pemekaran.
“Tetapi kalau kita bisa ke sana dulu untuk mendapatkan prolog apa yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan, kan minimal kita bisa memperbaiki,” tuturnya.
Untuk itu, dalam rapat tersebut Komisi I dan pemerintah daerah akhirnya sepakat untuk membuat batas waktu yang jelas. Rencananya, usai Idul Fitri nanti, Pemda bersama DPRD akan segera bertandang ke Kemendagri membawa hasil kajian awal.
“Tetapi tadi sudah kita sepakati agar nanti ke depan kita punya deadline waktu. Mungkin setelah lebaran, kita sudah bisa ke Kemendagri dengan membawa data yang sudah selesai dilakukan kajian,” kata Bijak. (W/ADV/S)





