Langsung ke konten
Sabtu, 21 November 2026
Komisi II DPRD Balikpapan dan BPPDRD Genjot Pajak Perusahaan hingga Apartemen Demi Dongkrak PAD 2027
Advertorial
3 min baca 22 Jun 2026, 04:15 WITA
Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman (foto: wartapedia.co.id/SR)

Komisi II DPRD Balikpapan dan BPPDRD Genjot Pajak Perusahaan hingga Apartemen Demi Dongkrak PAD 2027

1 dibaca
IklanIklan

wartapedia.co.id, BALIKPAPAN – Komisi II DPRD Balikpapan bersama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPDRD) terus memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menuju target tahun 2027.

Salah satu fokus utama yakni mengoptimalkan penerimaan pajak dari perusahaan besar, perumahan, apartemen hingga rumah kos.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Komisi II DPRD Balikpapan, Senin (22/6/2026).

Taufik menegaskan, target PAD 2027 harus tercapai bahkan diupayakan melampaui target yang telah ditetapkan. Untuk itu, pihaknya akan menggenjot sektor-sektor yang selama ini dinilai memiliki potensi besar namun belum tergarap maksimal.

“Insya Allah target 2027 harus bisa tercapai, bahkan kalau bisa lebih. Salah satu yang kita genjot adalah perusahaan-perusahaan besar, termasuk sektor perumahan dan apartemen,” ujarnya.

Menurut Taufik, pihaknya menemukan indikasi masih adanya kewajiban pajak yang belum disetorkan secara maksimal, khususnya terkait Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Ia mencontohkan, terdapat pengelola apartemen yang telah menerima pembayaran BPHTB dari konsumen di awal transaksi, namun dana tersebut diduga belum langsung disetorkan ke kas daerah.

“Kalau dana itu diputar dulu oleh pengelola, potensi kerugian PAD kita bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Padahal BPHTB itu wajib disetor,” tegasnya.

Selain apartemen, Komisi II juga menyoroti sektor perumahan dan rumah kos yang dinilai memiliki potensi pajak besar. Taufik menegaskan, aturan terbaru dalam Peraturan Daerah Tahun 2023 kini mengatur seluruh rumah kos tetap menjadi objek pajak, tanpa pengecualian jumlah kamar seperti sebelumnya.

“Sekarang tidak ada lagi kos-kosan di bawah 10 atau 20 kamar bebas pajak. Semua sudah diatur dalam perda tahun 2023 dan ini akan kita optimalkan,” katanya.

Ia memperkirakan potensi PAD dari sektor-sektor tersebut bisa mencapai angka triliunan rupiah apabila seluruh kewajiban pajak dijalankan sesuai aturan.

“Kalau semuanya taat membayar BPHTB di awal dan langsung disetor, PAD kita bisa sangat besar,” ujarnya.

Selain penguatan pengawasan pajak, Komisi II bersama BPPDRD juga terus meningkatkan penggunaan tapping box sebagai alat pemantau transaksi wajib pajak. Saat ini, sekitar 250 unit alat telah disiapkan untuk mendukung optimalisasi pendapatan daerah.

Taufik menambahkan, pengawasan juga akan diperkuat melalui sosialisasi perda dan perwali kepada masyarakat maupun pelaku usaha. Sementara untuk penindakan, pemerintah tidak akan segan memberikan sanksi kepada pihak yang membandel.

“Kalau sudah diberi teguran satu sampai dua kali tetapi tetap tidak patuh, maka Satpol PP bersama perizinan bisa melakukan eksekusi sesuai aturan,” tegasnya.

Ia berharap langkah pengawasan dan optimalisasi pajak tersebut dapat menjadi terobosan baru bagi Pemerintah Kota Balikpapan dalam meningkatkan PAD secara signifikan di masa mendatang. (W/ADV/SR)

Baca Juga

Kurs Mata Uang

Rupiah per 1 unit mata uang asing

  • USDDolar Amerika 18.269,82 +0,08% dibanding hari sebelumnya
  • EUREuro 20.071,69 +0,25% dibanding hari sebelumnya
  • SGDDolar Singapura 14.164,12 +0,08% dibanding hari sebelumnya
  • JPYYen Jepang 114,82 +0,36% dibanding hari sebelumnya
  • CNYYuan Tiongkok 2.739,49 +0,04% dibanding hari sebelumnya

Konversi

18.269,82

Sumber: Currency API Kurs referensi, bukan kurs jual-beli bank.

IklanIklan
Malware ISU Protected Secure by Malware ISU ✓ 24/7 Verified