wartapedia.co.id, BALIKPAPAN – Komisi II DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (DP3) Kota Balikpapan terkait pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Rapat berlangsung di ruang Komisi II DPRD Balikpapan, Selasa (23/6/2026).
Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah yang karib disapa Adi, mengatakan pembahasan difokuskan pada rencana anggaran murni tahun 2027 sebelum masuk ke tahapan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Menurut Adi, pembahasan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan agenda wajib yang dilakukan Komisi II sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD.
“Fokus pembahasan kami adalah terkait anggaran tahun 2027 murni. Sebelum pengesahan, wajib dilakukan pembahasan KUA-PPAS terlebih dahulu di internal komisi. Karena itu kami melaksanakan rapat dengan seluruh mitra kerja Komisi II secara bertahap sejak awal pekan ini,” ujarnya.
Ia menjelaskan, DP3 menjadi salah satu mitra kerja yang mendapat perhatian khusus karena sejumlah programnya bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, khususnya petani, nelayan, dan pelaku usaha perikanan.
Dalam rapat tersebut, Komisi II membedah berbagai program prioritas yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beberapa di antaranya meliputi pengadaan bibit pertanian, bantuan budidaya perikanan melalui sistem bioflok, hingga dukungan sarana dan prasarana bagi kelompok tani dan nelayan.
“Kami membedah program-program yang dianggap utama dan benar-benar dibutuhkan masyarakat. Salah satunya pengadaan bibit, pengadaan bioflok, serta program-program lain yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” kata Adi.
Selain itu, pembahasan juga mencakup dukungan anggaran untuk sektor perikanan, bantuan kepada nelayan, hingga pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) guna meningkatkan produktivitas sektor pertanian di Kota Balikpapan.
“Anggaran pembibitan, sektor perikanan, dukungan kepada nelayan, termasuk alsintan juga kami bahas. Program-program ini menjadi bagian penting untuk mendukung kelompok tani maupun kelompok nelayan di Kota Balikpapan,” jelasnya.
Adi menegaskan Komisi II DPRD Balikpapan berkomitmen mengawal program-program yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat agar tetap menjadi prioritas dalam penyusunan RKPD 2027.
“Harapannya program yang langsung menyentuh masyarakat, khususnya petani dan nelayan, dapat terus diperkuat sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka,” pungkasnya.(W/ADV/SR)
