wartapedia.co.id, Samarinda – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi Kaltim menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat Gedung E Lantai 1, Jumat (3/11/2023).
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono mengulas beberapa aspirasi yang ada, termasuk perkembangan koperasi di Kaltim. Sebab, koperasi mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Koperasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah,” ungkapnya usai memimpin rapat tersebut.
Ia juga mengapresiasi perkembangan dan inovasi koperasi di Kaltim ini yang terus berkontribusi dalam sektor ekonomi. Ada beberapa jenis usaha koperasi yang ada di Kaltim, seperti koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) harus masuk memberikan dukungan dan fasilitas terhadap koperasi. Sejumlah upaya yang perlu dilakukan yakni, dukungan permodalan usaha, dukungan sarana dan prasarana usaha, dukungan peralatan usaha, dukungan pengembangan manajemen usaha, dukungan sertifikasi halal produk komersial, dukungan promosi produk komersial, serta dukungan pengembangan sumber daya manusia.
“Kami juga mengharapkan agar koperasi di Kaltim dapat terus meningkatkan kapasitas dan kualitas usahanya agar dapat bersaing di era globalisasi,” kata Nidya.
Lebih lanjut, Ia meminta koperasi di Kaltim untuk berkolaborasi dengan stakeholder lain, seperti pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan (litbang), asosiasi usaha, dan lain-lain, untuk berinovasi dalam mengembangkan usaha koperasi.
“Koperasi adalah salah satu pilar ekonomi bangsa yang harus dijaga dan dikembangkan. Koperasi memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat ketahanan ekonomi,” jelas Nidya.
“Mari kita bersama-sama membangun koperasi yang sehat, kuat, dan berdaya saing di Kaltim,” sambungnya.
Dalam agenda RDP tersebut, Komisi II DPRD Kaltim tidak bisa membahas secara mendalam dan detail terkait pengembangan koperasi di Kaltim, dikarenakan Kepala Dinas dan beberapa Kepala Bidang berhalangan hadir sehingga pertemuan akan dijadwalkan kembali. (W/Adv/I)
