Langsung ke konten
Kamis, 19 November 2026
Komisi II DPRD Kaltim Intensifkan Langkah Legislasi untuk Ambil Alih Pengelolaan DAS
Advertorial
2 min baca 28 Mei 2025, 13:57 WITA
Ilustrasi Sungai Mahakam yang direncanakan untuk dapat dikelola oleh pemerintah daerah. (Foto: Ist)

Komisi II DPRD Kaltim Intensifkan Langkah Legislasi untuk Ambil Alih Pengelolaan DAS

701 dibaca
IklanIklan

wartapedia.co.id, SAMARINDA – Dalam rangka meningkatkan desentralisasi pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur berencana melakukan studi komparatif ke sejumlah wilayah yang telah menerapkan sistem pengelolaan sungai secara optimal.

Upaya ini dilakukan untuk memperjuangkan dan pengembalian kewenangan pengelolaan DAS kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari penguatan otonomi fiskal.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan untuk meninjau langsung sistem pengelolaan Sungai Barito, yang dinilai sebagai salah satu model pengelolaan sungai yang berhasil.

Terlebih, dalam waktu dekat nantinya Komisi II DPRD Kaltim juga dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke Sumatera Selatan, tepatnya ke kawasan Jembatan Ampera, guna mengkaji sistem pengelolaan Sungai Musi.

“Kalimantan Selatan sudah mampu mengelola Sungai Barito sebagai sumber PAD yang signifikan. Kita ingin pelajari bagaimana pengelolaan di Sungai Musi, kemudian kita formulasikan strategi serupa untuk diterapkan di Kalimantan Timur,” ucpanya, Rabu (28/5/2025).

Di tingkat pusat, DPRD Kaltim juga telah menjalin komunikasi aktif dengan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Mursidi, serta membuka jalur koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) di Kementerian Perhubungan.

“Dari hasil pembicaraan kami dengan Kepala KSOP, ada sinyal positif dari Kementerian Perhubungan. Tetapi tinggal bagaimana langkah teknis dan mekanisme formalnya bisa disusun bersama oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi,” jelasnya.

Husni menegaskan, jika pengelolaan DAS besar seperti Mahakam dan Berau dapat dialihkan ke pemerintah daerah, maka potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa mencapai ratusan miliar rupiah per tahun. Hal ini akan memberikan kontribusi besar dalam mendanai program-program pembangunan di Kalimantan Timur.

“Ini bukan sekadar soal tambat kapal atau retribusi pelabuhan. Ini soal kedaulatan fiskal daerah dan optimalisasi aset strategis. Kaltim punya potensi besar, dan sudah saatnya dikelola untuk kepentingan rakyatnya sendiri,” pungkas politisi yang akrab disapa Husni tersebut. (W/ADV/SR).

Baca Juga

Kurs Mata Uang

Rupiah per 1 unit mata uang asing

  • USDDolar Amerika 18.263,97 +0,05% dibanding hari sebelumnya
  • EUREuro 20.052,54 -0,21% dibanding hari sebelumnya
  • SGDDolar Singapura 14.160,37 -0,06% dibanding hari sebelumnya
  • JPYYen Jepang 114,66 -0,01% dibanding hari sebelumnya
  • CNYYuan Tiongkok 2.739,79 +0,04% dibanding hari sebelumnya

Konversi

18.263,97

Sumber: Currency API Kurs referensi, bukan kurs jual-beli bank.

IklanIklan
Malware ISU Protected Secure by Malware ISU ✓ 24/7 Verified