wartapedia.co.id, SAMARINDA – Dalam rangka meningkatkan desentralisasi pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur berencana melakukan studi komparatif ke sejumlah wilayah yang telah menerapkan sistem pengelolaan sungai secara optimal.
Upaya ini dilakukan untuk memperjuangkan dan pengembalian kewenangan pengelolaan DAS kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari penguatan otonomi fiskal.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan untuk meninjau langsung sistem pengelolaan Sungai Barito, yang dinilai sebagai salah satu model pengelolaan sungai yang berhasil.
Terlebih, dalam waktu dekat nantinya Komisi II DPRD Kaltim juga dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke Sumatera Selatan, tepatnya ke kawasan Jembatan Ampera, guna mengkaji sistem pengelolaan Sungai Musi.
“Kalimantan Selatan sudah mampu mengelola Sungai Barito sebagai sumber PAD yang signifikan. Kita ingin pelajari bagaimana pengelolaan di Sungai Musi, kemudian kita formulasikan strategi serupa untuk diterapkan di Kalimantan Timur,” ucpanya, Rabu (28/5/2025).
Di tingkat pusat, DPRD Kaltim juga telah menjalin komunikasi aktif dengan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Mursidi, serta membuka jalur koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) di Kementerian Perhubungan.
“Dari hasil pembicaraan kami dengan Kepala KSOP, ada sinyal positif dari Kementerian Perhubungan. Tetapi tinggal bagaimana langkah teknis dan mekanisme formalnya bisa disusun bersama oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi,” jelasnya.
Husni menegaskan, jika pengelolaan DAS besar seperti Mahakam dan Berau dapat dialihkan ke pemerintah daerah, maka potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa mencapai ratusan miliar rupiah per tahun. Hal ini akan memberikan kontribusi besar dalam mendanai program-program pembangunan di Kalimantan Timur.
“Ini bukan sekadar soal tambat kapal atau retribusi pelabuhan. Ini soal kedaulatan fiskal daerah dan optimalisasi aset strategis. Kaltim punya potensi besar, dan sudah saatnya dikelola untuk kepentingan rakyatnya sendiri,” pungkas politisi yang akrab disapa Husni tersebut. (W/ADV/SR).
