wartapedia.co.id, SAMARINDA – Gedung megah Hotel Atlet yang berdiri kokoh di kawasan GOR Kadrie Oening, Sempaja, kembali menuai sorotan. Meski telah menelan biaya renovasi hingga Rp111,2 miliar dan rampung pada 2024 lalu, fasilitas delapan lantai dengan ratusan kamar ini dinilai belum memberikan dampak nyata terhadap pendapatan daerah.
Situasi inilah yang mendorong Komisi II DPRD Kalimantan Timur melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pada Rabu, 28 Mei 2025, untuk meninjau langsung kondisi terkini hotel yang awalnya dibangun untuk menyambut ajang PON 2008 dan terakhir direvitalisasi menjelang MTQ Nasional tahun lalu.
Ketua Komisi II, Sabaruddin Panrecalle, menegaskan bahwa hasil sidak menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara besarnya investasi dan tingkat pemanfaatan fasilitas tersebut. Ia menyebut perlu ada langkah evaluasi yang konkret untuk mendorong pengelolaan yang lebih efektif.
“Kalau dilihat dari sisi nilai aset dan potensi ekonomi, semestinya hotel ini sudah bisa menyumbang pendapatan. Tapi kenyataannya belum terlihat dampak signifikan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II, Sapto Setyo Pramono, menyoroti belum adanya regulasi yang mengatur tarif sewa berdasarkan status baru hotel tersebut. Menurutnya, meski belum ada ketentuan tarif yang diperbarui, fasilitas ini tetap bisa difungsikan sambil menunggu penyesuaian kebijakan.
“Gunakan dulu aturan yang ada sembari menyiapkan regulasi yang sesuai. Jangan sampai menunggu terlalu lama hingga fasilitas ini kembali mangkrak,” ujarnya.
Komisi II menilai gedung tersebut sudah cukup representatif secara fisik untuk beroperasi sebagai hotel. Namun, ketiadaan kejelasan dalam tata kelola dan kebijakan sewa menjadi hambatan utama yang perlu segera dituntaskan oleh pemerintah provinsi.
“Jangan sampai ini jadi aset tidur lagi. Sudah terlalu banyak fasilitas daerah yang terbengkalai karena manajemen yang tidak jelas,” tambah Sabaruddin.
Melalui kunjungan tersebut, DPRD Kaltim kembali menegaskan komitmennya dalam mengawasi pemanfaatan aset publik agar memberi nilai tambah bagi daerah, bukan justru membebani anggaran. (W/ADV.SR).
