wartapedia.co.id, BONTANG – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan kunjungan kerja ke PT Indominco Mandiri. Kunjungan dilakukan dalam bentuk pertemuan tertutup di kantor perusahaan (in office), tanpa agenda peninjauan lapangan.
Sekretaris Komisi IV, Muhammad Darlis, menyampaikan bahwa pertemuan fokus pada tiga isu utama: pengelolaan lingkungan, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan ketenagakerjaan.
“Kunjungan ini hanya sebatas diskusi di kantor karena padatnya agenda kami. Namun kami tetap menyampaikan sejumlah masukan penting,” ujar Darlis.
Komisi IV menyoroti sejumlah persoalan lingkungan yang melibatkan perusahaan tambang tersebut. Meski PT Indominco Mandiri telah meraih sejumlah penghargaan, DPRD Kaltim mengaku menerima banyak keluhan dari masyarakat.
“Masukan kami terkait normalisasi sungai, reklamasi, dan penanganan banjir. Ini harus menjadi perhatian serius ke depan,” tegas Darlis.
Salah satu perhatian utama adalah keberadaan instalasi pengolahan limbah atau waste treatment plant (WTP) yang disebut berdekatan dengan bibir Sungai Santan. Komisi IV menganggap hal ini berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, meskipun perusahaan mengklaim sistem tersebut aman.
“Tetap akan kami verifikasi melalui inspeksi lapangan dalam waktu dekat,” ujarnya.
Soal CSR, Darlis mengungkapkan kekecewaannya terhadap alokasi dana beasiswa yang dinilai tidak sebanding dengan skala operasional perusahaan yang sudah berusia 37 tahun.
“Kami kecewa karena kontribusinya sangat kecil dibanding potensi produksi perusahaan. CSR ini harus proporsional, apalagi perusahaan sudah lama beroperasi,” katanya.
Darlis juga menyoroti potensi tumpang tindih antara beasiswa dari perusahaan dan program pembebasan UKT dari Pemprov Kaltim. Ia menyarankan agar CSR pendidikan lebih difokuskan pada bantuan biaya hidup bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
“Itu bentuk kolaborasi yang lebih tepat agar mahasiswa bisa kuliah tanpa beban tambahan,” jelasnya.
Di sektor ketenagakerjaan, Komisi IV mendorong PT Indominco untuk lebih aktif memberi pelatihan keterampilan kepada masyarakat lokal.
“Jangan lagi beralasan kurang tenaga kerja terampil. Kalau memang kurang, perusahaan harus hadir memberikan pelatihan sesuai kebutuhan industri,” tegas Darlis.
Ia menambahkan, seluruh masukan yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi dan ditindaklanjuti dalam kunjungan lapangan mendatang. (W/ADV/SR)
