wartapedia.co.id, Kutai Kartanegara – Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas kesenjangan insentif antara guru negeri dan guru swasta, Senin (21/7/2025) di Ruang Banmus DPRD Kukar.
Ketua Komisi IV, M Andi Faisal, menegaskan pihaknya akan mendorong revisi Peraturan Bupati (Perbup) guna meningkatkan insentif guru swasta di Kukar.
Menurut dia, meski Kukar disebut sebagai kabupaten dengan insentif guru swasta tertinggi se-Kaltim, masih terdapat ketimpangan yang mencolok antara guru swasta dan ASN.
“Ketika kita teliti, ternyata peningkatan yang ada selama ini hanya untuk ASN,” ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan ini menambahkan, DPRD Kukar tidak tinggal diam dan akan tetap berkomunikasi dengan pemerintah daerah agar revisi perbup bisa dilakukan.
Namun ia mengingatkan, kenaikan insentif harus menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
“Kalau kita naikkan Rp500 ribu saja, akan berdampak pada penambahan anggaran sekitar Rp16 miliar. Artinya, ini butuh penyesuaian dan perhitungan matang,” timpalnya.
Komisi IV berkomitmen untuk terus mengawal peningkatan kesejahteraan guru swasta agar semangat mengajar mereka tetap terjaga, tanpa harus menyamakan dengan ASN atau P3K. (W/ADV/JS)





