Langsung ke konten
Selasa, 17 November 2026
Kukar Sinkronkan Pajak Daerah Sektor Tambang, PBBKB Ditargetkan Lampaui Rp800 Miliar
Advertorial
4 min baca 16 Nov 2026, 14:04 WITA
Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri. (Foto: wartapedia/S)

Kukar Sinkronkan Pajak Daerah Sektor Tambang, PBBKB Ditargetkan Lampaui Rp800 Miliar

1.3K dibaca
IklanIklan

wartapedia.co.id, Tenggarong– Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat koordinasi untuk menyinkronkan dan merekonsiliasi penerimaan pajak daerah sektor pertambangan, Senin (16/11/2026). Rapat di Gedung Puteri Karang Melenu, Tenggarong Seberang, itu menyoroti potensi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang dinilai belum sebanding dengan aktivitas pertambangan di Kukar.

Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengatakan, sinkronisasi dilakukan pada sejumlah jenis pajak, yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), PBBKB, dan Pajak Air Permukaan. Usai pertemuan, pemerintah daerah berdiskusi dengan Kepala Bapenda Provinsi Kaltim dan Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Kalimantan Timur (TGUPP).

“Usai pertemuan, kami berdiskusi dengan Kepala Bapenda Provinsi Kalimantan Timur dan Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Kalimantan Timur. Dari pembahasan tersebut, terdapat sejumlah potensi penerimaan yang masih bisa dioptimalkan,” kata Aulia.

Aulia menyoroti perbedaan penerimaan PBBKB antara Kukar dan Kutai Timur. Berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan, penerimaan sektor tersebut di Kutai Timur mencapai sekitar Rp1 triliun, sedangkan Kukar sekitar Rp500 miliar.

“Padahal, jika melihat data dasar penerimaan royalti batu bara, Kukar memperoleh bagian lebih besar dibandingkan sejumlah daerah lain. Hal ini berkaitan dengan tingkat produksi batu bara yang juga lebih besar,” ujarnya.

Menurutnya, aktivitas produksi batu bara membutuhkan alat berat dan bahan bakar dalam jumlah besar. Karena itu, penerimaan PBBKB di Kukar semestinya dapat lebih tinggi apabila sistem pendataan dan pemungutannya berjalan tepat. Aulia optimistis penerimaan pajak daerah Kukar pada 2027 dapat melampaui Rp800 miliar melalui pembenahan dan rekonsiliasi.

“Kami optimistis, melalui pembenahan dan rekonsiliasi seperti yang dilakukan saat ini, penerimaan pajak daerah Kukar pada 2027 dapat melampaui Rp800 miliar,” tuturnya.

Dalam upaya optimalisasi tersebut, Pemkab Kukar bekerja bersama Bapenda Provinsi Kaltim, Bapenda Kukar, Kejaksaan, dan Kepolisian melalui tim terpadu. Aulia menegaskan, perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan akan dikenai sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku.

“Kami tidak ingin mengada-ada dalam menetapkan kewajiban maupun aturan bagi perusahaan. Hal yang menjadi perhatian adalah memastikan perusahaan menjalankan kewajiban perpajakannya sebagaimana mestinya,” kata Aulia.

Namun, dari hasil pembahasan sementara, ia melihat kemungkinan sejumlah perusahaan sebenarnya telah patuh membayar pajak, tetapi lokasi pembayaran atau pencatatannya belum tepat. Dalam pembahasan PBBKB, terdapat dua pendekatan yang menjadi perhatian, yakni berdasarkan domisili kendaraan dan lokasi kendaraan beroperasi.

“Selama ini, pembayaran pajak bisa saja tercatat di daerah tempat perusahaan induk berada, misalnya Samarinda atau Balikpapan. Hal tersebut dapat terjadi karena transaksi pembelian bahan bakar dan penerbitan faktur dilakukan di wilayah tersebut,” ujarnya.

Padahal, kata Aulia, kendaraan dan alat berat milik perusahaan itu beroperasi di wilayah Kukar. Ia berharap penerimaan PBBKB dicatat sesuai aktivitas operasional kendaraan, bukan semata-mata mengikuti lokasi domisili atau nomor kendaraan.

“Kendaraan menggunakan bahan bakar ketika beroperasi. Oleh sebab itu, aktivitas operasionalnya perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam pembenahan sistem perpajakan agar penerimaan daerah dapat lebih tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Kalimantan Timur Dasmiah mengatakan, Bupati Kukar hadir langsung dalam kegiatan koordinasi dan memahami mekanisme pembagian PBBKB, PKB, serta jenis pajak lainnya. Ia berharap kerja sama antara Bapenda Provinsi Kaltim dan Bapenda Kukar melalui tim terpadu dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kukar.

“Kami berharap kerja sama antara Bapenda Provinsi Kaltim dan Bapenda Kukar melalui tim terpadu dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kukar,” kata Dasmiah.

Menurutnya, melalui tim terpadu, pemeriksaan akan dilakukan langsung ke perusahaan dengan mencocokkan data autentik yang diserahkan perusahaan. Pemeriksaan antara lain untuk melihat kesesuaian penggunaan bahan bakar industri dengan jumlah alat berat yang dimiliki dan dioperasikan perusahaan, termasuk penggunaan serta kewajiban Pajak Air Permukaan.

“Dengan demikian, perusahaan diharapkan dapat memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aktivitas dan penggunaan sumber daya yang sebenarnya. Kami juga berharap penerimaan PBBKB untuk Kukar dapat meningkat sehingga manfaatnya kembali kepada daerah,” ujarnya.

Dasmiah menjelaskan, dalam pelaksanaan pemeriksaan di sejumlah daerah seperti Berau, Bontang, dan Kutai Timur, kegiatan berjalan tertib dengan pendampingan Kepolisian dan Kejaksaan. Setelah proses pemeriksaan selesai, tim akan menandatangani berita acara, selanjutnya perusahaan menerima penagihan melalui Penyelenggara Transfer Dana (PTD).

“Kami berharap seluruh perusahaan memenuhi kewajiban tersebut dan tidak menghindari pembayaran, sebagaimana persoalan yang pernah terjadi di daerah lain,” tuturnya.

Terkait proyeksi peningkatan penerimaan pada 2027 yang disampaikan Bupati Kukar, Dasmiah menilai hal tersebut memungkinkan apabila pemerintah daerah memasukkannya dalam perencanaan APBD. Pernyataan itu juga menjadi motivasi bagi Bapenda untuk terus meningkatkan pendapatan daerah agar seimbang dengan kebutuhan belanja pemerintah.

“Kami berharap keberadaan tim terpadu dapat membantu meningkatkan PAD Kukar. Pada akhirnya, peningkatan pendapatan tersebut diharapkan memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kutai Kartanegara,” kata Dasmiah. (W/ADV/S)

Baca Juga

Kurs Mata Uang

Rupiah per 1 unit mata uang asing

  • USDDolar Amerika 18.253,10 +0,20% dibanding hari sebelumnya
  • EUREuro 20.118,90 +0,20% dibanding hari sebelumnya
  • SGDDolar Singapura 14.169,22 +0,18% dibanding hari sebelumnya
  • JPYYen Jepang 114,49 +0,37% dibanding hari sebelumnya
  • CNYYuan Tiongkok 2.736,38 +0,22% dibanding hari sebelumnya

Konversi

18.253,10

Sumber: Currency API Kurs referensi, bukan kurs jual-beli bank.

IklanIklan
Malware ISU Protected Secure by Malware ISU ✓ 24/7 Verified