wartapedia.co.id, Kutai Kartanegara – Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Daerah Pemilihan (Dapil) V, Ahmad Yani, menilai pendirian Koperasi Desa Merah Putih di Kukar perlu dibarengi tata kelola yang transparan dan perekrutan Sumber Daya Manusia (SDM) yang benar-benar kompeten.
Adapun, program koperasi skala nasional yang rencananya diluncurkan pemerintah pusat 12 Juli 2025 sebagai bagian dari target membentuk 70 ribu koperasi desa dipandangnya bisa menjadi pengungkit ekonomi, asalkan dikelola secara profesional.
“Di desa-desa sebenarnya sudah banyak koperasi. Tinggal didata, dikembangkan, diberi modal, dan dimanaje dengan baik,” ujarnya.
Menurutnya, kehadiran Koperasi Merah Putih tidak boleh sekadar menjadi jargon baru, ia harus menawarkan model manajemen yang lebih kuat dibanding koperasi desa yang sudah ada.
Politikus PDI Perjuangan itu, menekankan bahwa konsep koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sejatinya mirip, sama-sama menjadi korporasi desa untuk menyejahterakan warga.
“Karena itu SDM mutlak. Bukan sekadar mencari orang yang sudah punya pekerjaan, tapi benar-benar ahli yang mampu mengelola koperasi,” tegasnya.
Selain itu, Yani juga mengingatkan agar proses perekrutan memprioritaskan putra-putri daerah yang memahami kultur lokal dan siap berkontrak jangka panjang di kampungnya sendiri.
“Kalau anak daerah disekolahkan lalu dikontrak di kampungnya, kecil kemungkinan mereka pergi. Empat atau lima tahun ke depan mereka sudah siap jadi tulang punggung koperasi,” tuturnya.
Sumber pendanaan, lanjutnya, bisa dikombinasikan, dana desa, APBD, hingga kemitraan dengan perusahaan perkebunan dan pertambangan di Kukar. Ia menggarisbawahi pentingnya pengawasan keuangan agar terhindar dari politisasi.
“Selama ada kepentingan politik, koperasi sulit profesional. Keuangan harus jadi fokus utama, supaya dana yang digelontorkan benar-benar berputar untuk rakyat,” pungkasnya. (W/ADV/JS)
