wartapedia.co.id, SAMARINDA – Menjelang Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025, isu ketimpangan kualitas sekolah kembali mencuat. Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Damayanti, menegaskan bahwa sistem zonasi bukanlah biang utama dari kekisruhan tahunan ini. Masalah utamanya adalah belum meratanya mutu pendidikan di seluruh sekolah, terutama jenjang SMA.
“Kalau semua sekolah punya kualitas yang setara, tidak akan ada lagi perlombaan masuk ke sekolah yang dianggap unggulan,” kata Damayanti saat rapat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Selasa (10/6/2025).
Sebagai wajah baru di parlemen, Damayanti mengaku ini adalah tahun pertamanya menghadapi dinamika SPMB secara langsung. Namun dari serap aspirasinya di daerah pemilihan Balikpapan, ia menerima banyak keluhan, khususnya terkait minimnya daya tampung sekolah negeri dan distribusi sekolah yang tidak merata.
“Di Balikpapan Tengah, misalnya, bahkan tidak ada satu pun SMA negeri. Bagaimana anak-anak di sana bisa bersaing kalau dari awal saja tak punya akses?” sorotnya.
Ia juga menyentil persepsi masyarakat yang terus membedakan sekolah unggulan dan sekolah “biasa”, terutama di kota besar seperti Samarinda. Menurutnya, ini adalah dampak dari distribusi kualitas guru dan fasilitas yang tidak setara antar sekolah.
“Selama ada sekolah yang dianggap ‘pinggiran’, maka orang tua akan terus berlomba cari sekolah favorit. Ini gejala dari masalah yang lebih mendasar,” ujar politisi perempuan tersebut.
Damayanti pun mendorong agar pemerataan kualitas dilakukan menyeluruh, termasuk dengan memastikan guru-guru terbaik tidak hanya menumpuk di sekolah tertentu. Ia juga menekankan perlunya pengawasan terhadap program pendidikan yang berjalan agar tidak timpang antara sekolah negeri dan swasta.
Ia turut menyoroti program GratisPol (pendidikan gratis) yang selama ini hanya dirasakan oleh siswa sekolah negeri. Padahal, banyak siswa yang terpaksa masuk sekolah swasta karena tidak tertampung di negeri akibat zonasi dan daya tampung terbatas.
“Kalau negeri tak bisa menampung, lalu mereka masuk swasta, kenapa tidak ada bantuan juga? Apakah mereka bukan bagian dari warga negara?” tanyanya retoris.
Bagi Damayanti, pendidikan adalah pondasi utama membangun sumber daya manusia Kalimantan Timur. Jika ingin anak-anak lokal menjadi pelaku utama dalam pembangunan daerah, maka pendidikan tak boleh jadi layanan kelas dua.
“Investasi terbaik untuk masa depan Kaltim bukan tambang atau infrastruktur. Tapi generasi mudanya,” tutupnya. (W/ADV/SR).





