wartapedia.co.id, PPU – Ketua Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron, menyoroti persoalan klasik terkait kerusakan jalan poros di wilayahnya yang tak kunjung ditangani secara memadai.
Menurutnya, persoalan ini bukan semata-mata soal teknis perbaikan, melainkan menyangkut batas kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
“Jadi memang dilematis sih sebenarnya. Jalan poros ini kan jalannya provinsi. Jadi kadang-kadang pemerintah kabupaten/kota itu kadang berani-berani tidak,” kata Thohiron dalam pernyataan resminya, menanggapi keluhan masyarakat soal lubang jalan yang kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
Dari kacamata birokrasi, status jalan poros sebagai aset milik pemerintah provinsi membuat Pemerintah Daerah (Pemda) PPU berada dalam posisi serba salah.
Di satu sisi, mereka menyadari kebutuhan mendesak perbaikan di lapangan, tetapi di sisi lain, mereka tidak memiliki kewenangan anggaran langsung untuk memperbaikinya tanpa restu atau kerja sama dengan Pemprov.
“Karena kalau itu tidak diselesaikan oleh kabupaten/kota, pasti bermasalah kan, karena itu bukan kewenangannya,” ujar Thohiron menjelaskan risiko administratif jika pemda bertindak di luar batas otoritasnya.
Namun yang menjadi persoalan utama, kata dia, adalah dampak langsung dari pembiaran ini tidak dirasakan oleh pemerintah provinsi, melainkan justru menimpa warga di tingkat kabupaten.
“Tetapi kalau itu tidak diselesaikan, yang kena dampaknya yah pemerintah kabupaten, karena paling dekat,”ujarnya. (W/ADV/S)





