wartapedia.co.id, PPU – Anggota Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Mahyuddin, menyoroti pentingnya pembaruan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap masyarakat.
Ia menegaskan bahwa kawasan-kawasan yang saat ini sudah padat penduduk, namun belum diakomodasi dalam dokumen tata ruang, seharusnya menjadi prioritas revisi.
“Kita juga sampaikan ke pemerintah daerah, kalau ada kawasan-kawasan yang memang sudah padat penduduk, tapi belum diakomodir dalam RTRW, ya harus direvisi,” kata Mahyuddin dalam pernyataannya.
Menurut dia, sering kali masyarakat menjadi pihak yang dikorbankan dalam urusan tata ruang karena status permukiman mereka tidak masuk dalam zonasi resmi. Padahal, keberadaan mereka sudah berlangsung lama dan telah membentuk komunitas sosial maupun ekonomi yang aktif.
“Jangan masyarakat disalahkan terus, padahal mereka tinggal di situ sudah lama. Ini soal keadilan ruang,” lanjutnya.
Ia menjelaskan bahwa dokumen RTRW yang tidak mencerminkan kondisi faktual di lapangan dapat menimbulkan banyak persoalan. Mulai dari kesulitan warga mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati, hingga terhambatnya pelayanan publik serta pembangunan infrastruktur.
Mahyuddin juga menyampaikan bahwa Komisi I DPRD akan terus mendorong agar proses revisi RTRW tidak hanya berdasarkan data lama atau pendekatan administratif semata. Ia menilai perlu ada pendekatan partisipatif dan pemetaan langsung di lapangan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menyentuh kebutuhan warga. (W/ADV/S)
