wartapedia.co.id, SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur dari Fraksi Gerindra, Makmur HAPK, melayangkan kritik tajam terhadap absennya pejabat tinggi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dalam Rapat Paripurna ke-18 DPRD, Kamis (12/6). Rapat tersebut membahas agenda krusial, yakni penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Dalam interupsinya, Makmur menyayangkan bahwa yang mewakili Pemprov Kaltim hanyalah Staf Ahli Gubernur Bidang Sumber Daya Alam, Perekonomian, dan Kesejahteraan Rakyat, Arief Murdiyatno. Ia menilai kehadiran pejabat setingkat staf ahli tidak mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjalankan agenda strategis bersama legislatif.
“Mohon maaf, saya bukan tidak menghargai staf ahli. Tapi ini rapat penting. Untuk agenda strategis seperti pertanggungjawaban APBD, mestinya hadir Gubernur, Wakil Gubernur, atau minimal Sekda,” tegas Makmur, yang juga merupakan mantan Ketua DPRD Kaltim.
Ia menilai, ketidakhadiran pejabat utama mencerminkan penurunan komitmen eksekutif dalam membangun sinergi dengan lembaga legislatif. Menurutnya, dulu jika gubernur berhalangan hadir, Sekda atau Asisten tetap hadir mewakili.
“Sekarang ini lengkap pejabatnya, tapi justru yang datang hanya staf ahli. Ini kemunduran. Padahal forum seperti ini sangat menentukan arah evaluasi pembangunan,” tambahnya.
Makmur juga menyoroti etika protokoler dalam penyambutan pejabat, yang menurutnya kini mulai melenceng dari ketentuan. Ia mengingatkan bahwa kebiasaan berdiri menyambut pejabat bukanlah praktik yang sesuai aturan protokoler yang berlaku pasca-reformasi.
“Yang disambut berdiri itu hanya Presiden dan Wakil Presiden. Saya paham betul karena pernah jadi Kabag Umum dan Protokoler selama lima tahun. Sejak 1993 hingga reformasi, praktik seperti itu sudah berubah,” ujarnya.
Ia berharap Pemprov Kaltim lebih serius dalam memaknai setiap agenda resmi bersama DPRD, terutama yang menyangkut fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban pembangunan di daerah.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyatakan bahwa masukan Makmur akan menjadi perhatian bersama dan akan dikoordinasikan dengan tim protokol serta pihak eksekutif.
“Tentu masukan Pak Makmur sangat baik untuk kita semua. Hal ini akan segera kami koordinasikan dengan tim protokol dan Pemerintah Provinsi,” pungkas Ekti. (W/ADV/SR)





