Langsung ke konten
Kamis, 19 November 2026
Minim Kewenangan, DPRD PPU Soroti Kesulitan Nelayan dalam Laporkan Masalah di Laut
Advertorial
2 min baca 24 Okt 2024, 13:00 WITA
Anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Jamaluddin. (Foto: Ist)

Minim Kewenangan, DPRD PPU Soroti Kesulitan Nelayan dalam Laporkan Masalah di Laut

1.4K dibaca
IklanIklan

wartapedia.co.id, PENAJAM – Anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Jamaluddin, menyampaikan keprihatinan atas kesulitan yang dihadapi nelayan dalam melaporkan berbagai persoalan yang terjadi di laut. Ketiadaan kewenangan kelautan di tingkat kabupaten dinilai menyulitkan nelayan yang memerlukan bantuan atau menghadapi masalah di perairan.

Dalam konteks ini, Jamaluddin mempertanyakan efektivitas Dinas Perikanan yang selama ini menjadi satu-satunya dinas terkait kelautan di PPU.

“Ketika ada hambatan atau masalah di laut, kepada siapa mereka melapor? Dinas kelautan tidak ada, yang ada hanya Dinas Perikanan,” kata Jamaluddin dalam keterangannya.

Menurutnya, tanpa kewenangan langsung di sektor kelautan, kabupaten seperti PPU hanya memiliki Dinas Perikanan yang cakupan wewenangnya terbatas.

Hal ini menghambat penanganan berbagai isu yang dihadapi nelayan, seperti konflik wilayah tangkap, keamanan laut, serta kebijakan perizinan yang kompleks dan membutuhkan koordinasi lintas instansi.

Lebih jauh, Jamaluddin mengkritisi struktur administrasi yang ada dengan menyatakan bahwa keberadaan Dinas Perikanan di kabupaten menjadi kurang efektif jika akses kelautan telah ditarik ke tingkat provinsi dan pusat.

“Mengapa tidak sekalian saja Dinas Perikanan dihapus dari kabupaten kalau tidak punya laut,” ucapnya dengan nada penuh kritik.

Menurut Jamaluddin, situasi ini menciptakan kebingungan di kalangan nelayan yang kerap kali tidak tahu harus melaporkan masalahnya ke pihak mana saat berhadapan dengan isu di laut.

Kebijakan penarikan kewenangan laut oleh pemerintah pusat dan provinsi menjadi topik panas bagi Jamaluddin. Ia menilai, kondisi ini membatasi upaya pemerintah daerah dalam merespons cepat keluhan dan persoalan yang disampaikan nelayan.

Masyarakat pesisir, yang sebagian besar bergantung pada laut sebagai sumber penghidupan, membutuhkan pendampingan yang cepat dan tanggap. Namun, keterbatasan wewenang membuat pemerintah kabupaten hanya berperan sebagai fasilitator, tidak bisa langsung menangani masalah yang dihadapi nelayan. (W/Adv/I)

Baca Juga

Kurs Mata Uang

Rupiah per 1 unit mata uang asing

  • USDDolar Amerika 18.263,97 +0,05% dibanding hari sebelumnya
  • EUREuro 20.052,54 -0,21% dibanding hari sebelumnya
  • SGDDolar Singapura 14.160,37 -0,06% dibanding hari sebelumnya
  • JPYYen Jepang 114,66 -0,01% dibanding hari sebelumnya
  • CNYYuan Tiongkok 2.739,79 +0,04% dibanding hari sebelumnya

Konversi

18.263,97

Sumber: Currency API Kurs referensi, bukan kurs jual-beli bank.

IklanIklan
Malware ISU Protected Secure by Malware ISU ✓ 24/7 Verified