wartapedia.co.id, PPU – Ketua Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron, kembali menyoroti kebijakan Pemerintah Daerah dalam merekrut tenaga kerja non-ASN yang kini dialihkan melalui mekanisme e-catalog sebagai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).
Menurutnya, perubahan pola ini tidak menjawab persoalan dasar, bahkan justru menciptakan ketidakpastian baru bagi para mantan Tenaga Harian Lepas (THL).
“Kasihan juga masyarakat sebenarnya, karena dia ini sudah mengabdi bertahun-tahun. Kenapa sih tidak diakomodir saja dengan penyesuaian gaji UMP,” ujar Thohiron.
Ia menilai, skema e-catalog yang diterapkan Pemda terlalu birokratis dan menempatkan para mantan THL seperti produk lelang, bukan individu yang telah lama berkontribusi dalam pelayanan publik. Sistem ini, katanya, lebih cocok untuk pengadaan barang ketimbang pengelolaan sumber daya manusia.
“Kalau lewat e-catalog, pasti ada administrasi yang harus dipenuhi, kan? Ya sama saja dengan barang yang masuk e-catalog. Sementara dia ini kan bentuknya jasa, kan,” lanjut Thohiron.
Situasi ini, menurutnya, semakin memprihatinkan karena tidak ada jaminan bahwa jasa para mantan THL itu akan benar-benar digunakan. Meski sudah masuk dalam katalog digital, keberadaan mereka hanya sekadar “dipajang” dan menunggu dipanggil, jika memang ada kebutuhan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tertentu.
“Sementara mantan-mantan THL ini menawarkan jasanya sesuai kompetensinya di e-catalog, yang itu nanti bisa diakses oleh semua OPD jika memerlukan atau butuh. Kalau enggak butuh, ya dipajang saja di situ (e-catalog),”ujarnya.
Padahal sebelumnya, lanjut Thohiron, para THL sudah memiliki posisi tetap meskipun bersifat kontrak. Mereka mengetahui akan bekerja di mana, dalam bidang apa, dan siapa yang membawahi. Hal ini kini hilang sepenuhnya dalam sistem PJLP yang berbasis e-catalog.
“Artinya, kan teman-teman THL ini menawarkan jasa di e-catalog, sehingga kawan-kawan mantan THL ini tidak punya kepastian bahwasanya jasanya akan dipakai sama pemerintah sebagaimana dia waktu di THL,” katanya.
Ia membandingkan bahwa status THL sebelumnya memberi kepastian keterlibatan dalam struktur kerja, tak peduli di mana pun mereka ditempatkan. Sementara dalam sistem PJLP, pemanfaatan tenaga hanya dilakukan jika ada kebutuhan yang spesifik dan mendesak.
“Kalau di THL, kan dia jelas, pasti dipakai di OPD manapun karena dia statusnya sebagai THL,” kata Thohiron.
“Begitu statusnya sebagai PJLP, maka pemerintah ini dengan alih status itu kalau pemerintah butuh, baru dipakai,” lanjutnya.
Pernyataan Thohiron ini menegaskan bahwa sistem PJLP bukanlah solusi adil dan manusiawi atas polemik keberlanjutan kerja mantan THL. Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya punya terobosan yang berpihak pada nasib rakyatnya sendiri, bukan sekadar mengikuti regulasi yang justru menciptakan persoalan baru.
“Kalau enggak butuh, yah enggak dipakai. Itu masalahnya yang menjadi persoalan,” tutup Thohiron. (W/ADV/S)





