wartapedia.co.id, PENAJAM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU mencermati potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerapan retribusi sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Buluminung.
Wakil Ketua I DPRD PPU, Raup Muin, menekankan bahwa pemanfaatan retribusi tersebut bisa menjadi salah satu sumber pendapatan yang signifikan bagi daerah. Menurut Raup Muin, penerapan retribusi sampah di TPA Buluminung memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD.
“Penerapan retribusi ini bisa meningkatkan PAD, oleh karena itu kita perlu memperhatikan regulasi yang sudah ada untuk mengoptimalkan pendapatan daerah,” ungkapnya, menyoroti pentingnya memanfaatkan peraturan yang ada untuk mendapatkan manfaat maksimal bagi daerah.
Namun, Raup Muin juga menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak sosial dari kebijakan tersebut. Ia menyoroti keharusan menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi dan dampak sosial yang mungkin timbul dari kebijakan tersebut.
“Meskipun kebijakan ini bisa membawa berkah, kita tidak boleh mengabaikan dampak sosial yang mungkin terjadi, baik yang positif maupun negatif,” paparnya.
Raup Muin juga menekankan pentingnya konsistensi kebijakan dengan peraturan yang telah ditetapkan.
“Kita harus mengacu pada peraturan yang berlaku dalam menerapkan retribusi ini. Jika tidak tercakup dalam aturan, kita perlu membahas bagaimana meningkatkan PAD secara bersama-sama,” tambahnya.
Dalam konteks ini, Raup Muin juga menyoroti informasi terkait Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2024.
“Terkait informasi mengenai Perda Nomor 1 tahun 2024, kami akan melakukan pengecekan lebih lanjut. Kami tidak ingin PAD meningkat namun pada akhirnya mengorbankan masyarakat kecil,” ungkapnya.
DPRD PPU juga berencana untuk mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) atau hearing dengan dinas terkait untuk membahas lebih lanjut mengenai masalah retribusi sampah di TPA Buluminung serta dampak dan implementasinya.
“Kami berencana untuk mengadakan hearing dengan dinas terkait untuk membahas isu ini lebih dalam,” kata Raup Muin.
Raup Muin menekankan pentingnya kerja yang sistematis dan menyeluruh dalam mengelola kebijakan demi keberhasilan program-program pembangunan daerah.
“Pemerintah harus bekerja secara sistematis, bukan secara parsial, untuk memastikan keberhasilan program pembangunan daerah,” tutupnya. (W/Adv/I)
