Notice: Fungsi WP_List_Util::pluck ditulis secara tidak benar. Nilai untuk input array harus berupa objek atau array. Silakan lihat Debugging di WordPress untuk informasi lebih lanjut. (Pesan ini ditambahkan pada versi 6.2.0.) in /home/u1083853/public_html/wartapedia.co.id/wp-includes/functions.php on line 6260
Langsung ke konten
Rabu, 18 November 2026
Pajak Alat Berat Diyakini Bakal Berkontribusi Besar Terhadap Peningkatan PAD Kaltim
Advertorial
2 min baca 6 Apr 2023, 19:34 WITA
Wakil Ketua Pansus PDRD DPRD Kaltim, Agiel Suwarno. (Foto: wartapedia.co.id/MF)

Pajak Alat Berat Diyakini Bakal Berkontribusi Besar Terhadap Peningkatan PAD Kaltim

1.2K dibaca
IklanIklan

wartapedia.co.id, Samarinda – Panitia Khusus (Pansus) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) fokus pada pengumpulan data kendaraan alat berat yang beroperasi di Benua Etam.

Agiel Suwarno, Wakil Ketua Pansus PDRD DPRD Kaltim menyampaikan, ternyata Pemerintah Provinsi (Pemprov) tidak memiliki data base yang pasti mengenai semua jumlah alat berat yang beroperasi di Kaltim.

“Nah, ini yang akan menjadi konsen Pansus, dimana kita akan formulasikan sistem data base terpadu untuk mendata semua alat berat yang beroperasi di Kaltim,” ujar Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu.

Agiel juga memaparkan rata-rata untuk Perusahaan Pertambangan di Kaltim tidak memiliki alat berat, karena pengerjaan penambangannya dikerjakan oleh sub kontraktor yang bekerjasama. Jadi yang banyak memiliki alat berat berdasarkan keterangan saat Rapat Kerja yang lalu ya perusahaan penyedia yang menjadi sub kontraktor.

“Jadi kita juga meminta perusahaan pertambangan untuk menyampaikan ke pihak subkon-nya terkait pendataan kendaraan dan alat berat yang beroperasi,” papar Agiel saat diwawancarai awak media, di Samarinda, Kamis (6/4/2023).

Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan yang sedang digodok Pansus, pajak yang dikenakan untuk alat berat sebesar 0,2 persen dari nilai transaksi atau nilai harga unit. Untuk objek pajak yang dimaksud adalah setiap pihak yang memiliki alat berat, baik itu perusahaan pertambangan atau perusahaan penyedia atau sub kontraktor yang menyewakan.

Soal pajak untuk alat berat, kata Agiel, dulu pernah ada kebijakan serupa dan kemudian berhasil digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Kemudian muncul kembali setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sehingga, Pemerintah Daerah kembali diberikan celah kewenangan untuk memungut pajak alat berat.

Terakhir, Wakil Rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Bontang, Kutai Timur (Kutim) dan Berau itu meyakini bahwa pajak dari sektor kendaraan alat berat berkontribusi besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Pajak dari alat berat ini bakal menjadi sumber PAD yang baru bagi Kaltim, makanya kita harus konsen untuk menyusun dan menuntaskan Ranperda PDRD ini,” tutupnya. (MF/Adv/DPRDKaltim)

Baca Juga

Kurs Mata Uang

Rupiah per 1 unit mata uang asing

  • USDDolar Amerika 18.255,55 +0,01% dibanding hari sebelumnya
  • EUREuro 20.095,59 -0,12% dibanding hari sebelumnya
  • SGDDolar Singapura 14.169,11 0,00% dibanding hari sebelumnya
  • JPYYen Jepang 114,67 +0,16% dibanding hari sebelumnya
  • CNYYuan Tiongkok 2.738,66 +0,08% dibanding hari sebelumnya

Konversi

18.255,55

Sumber: Currency API Kurs referensi, bukan kurs jual-beli bank.

IklanIklan
Malware ISU Protected Secure by Malware ISU ✓ 24/7 Verified