Notice: Fungsi WP_List_Util::pluck ditulis secara tidak benar. Nilai untuk input array harus berupa objek atau array. Silakan lihat Debugging di WordPress untuk informasi lebih lanjut. (Pesan ini ditambahkan pada versi 6.2.0.) in /home/u1083853/public_html/wartapedia.co.id/wp-includes/functions.php on line 6260
Langsung ke konten
Rabu, 18 November 2026
Pansus Pengelolaan Keuangan Daerah Evaluasi Progress Kegiatan di Rapat Internal
Advertorial
2 min baca 20 Mar 2023, 18:40 WITA
Ketua Pansus Pengelolaan Keuangan Daerah DPRD Kaltim, Nidya Listiyono. (Foto: wartapedia.co.id/MF)

Pansus Pengelolaan Keuangan Daerah Evaluasi Progress Kegiatan di Rapat Internal

1.1K dibaca
IklanIklan

wartapedia.co.id, Samarinda – Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Keuangan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) mengagendakan rapat internal membahas evaluasi kegiatan yang sudah berjalan, Senin (20/3/2023).

Ketua Pansus Pengelolaan Keuangan Daerah, Nidya Listiyono memimpin langsung jalannya rapat tersebut. Hadir pula dalam rapat Biro Hukum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.

Nidya Listiyono mengatakan bahwa pihaknya (Pansus Pengelolaan Keuangan Daerah, Red.) juga telah berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkaitan dengan penyesuaian penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Banyak hal yang kami konsultasikan ke Kemendagri, salah satunya kita nanti akan memasukkan kebijakan-kebijakan lokal dalam pembentukan Perda nantinya,” kata Pria yang akrab disapa Tiyo itu.

Lebih lanjut, Tiyo menerangkan, pihaknya akan memastikan bahwa peran DPRD Kaltim harus lebih maksimal, jangan sampai DPRD hanya menerima laporan dan tidak terlibat aktif dalam proses pembuatan kebijakan khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Soal Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 49 Tahun 2020 yang banyak dikeluhkan, Pansus sendiri juga telah berkomunikasi dengan Pemprov Kaltim. Pandangan seluruh Fraksi DPRD Kaltim meminta untuk merevisi Pergub No. 49 tersebut, sebab tidak ada aturan di atasnya yang mencantumkan nilai soal batasan minimal bantuan keuangan (Bankeu).

“Kemendagri juga menyatakan tidak salah jika ada pencantuman nilai batasan minimal, tidak salah juga ketika dicantumkan batasan nilai bantuan keuangan yang sebesar Rp 2,5 miliar itu,” terang Tiyo.

Kalaupun tidak direvisi, tutur Tiyo, masa jabatan pemerintah juga sudah mendekati masa purna, pada prinsipnya DPRD Kaltim sepakat dan semuanya berharap dengan direvisinya Pergub No. 49 kita bisa membantu masyarakat di kalangan bawah.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim itu juga menyampaikan, Pansus yang ia pimpin dalam waktu dekat akan memanggil Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim untuk membahas hal teknis kaitannya dengan penyusunan draft Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Kami juga sudah menyiapkan usulan dari Tim Pansus terkait Ranperda tersebut, dengan urgensi peran dari DPRD Kaltim bisa lebih maksimal dalam hal ini,” tutupnya. (MF/Adv/DPRDKaltim)

Baca Juga

Kurs Mata Uang

Rupiah per 1 unit mata uang asing

  • USDDolar Amerika 18.255,55 +0,01% dibanding hari sebelumnya
  • EUREuro 20.095,59 -0,12% dibanding hari sebelumnya
  • SGDDolar Singapura 14.169,11 0,00% dibanding hari sebelumnya
  • JPYYen Jepang 114,67 +0,16% dibanding hari sebelumnya
  • CNYYuan Tiongkok 2.738,66 +0,08% dibanding hari sebelumnya

Konversi

18.255,55

Sumber: Currency API Kurs referensi, bukan kurs jual-beli bank.

IklanIklan
Malware ISU Protected Secure by Malware ISU ✓ 24/7 Verified