Langsung ke konten
Kamis, 19 November 2026
Pembangunan Sekolah di Kaltim Terkendala Lahan, Provinsi Tak Bisa Bertindak Sendiri
Advertorial
2 min baca 20 Jun 2025, 11:55 WITA
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sakrowi V Zahry. (Foto: wartapedia.co.id/SR)

Pembangunan Sekolah di Kaltim Terkendala Lahan, Provinsi Tak Bisa Bertindak Sendiri

1.1K dibaca
IklanIklan

wartapedia.co.id, SAMARINDA – Proses pembangunan sekolah di Kalimantan Timur masih kerap menghadapi hambatan klasik: keterbatasan lahan dan minimnya sinergi antar pemerintah daerah. Padahal, kebutuhan akan unit sekolah baru terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk usia sekolah.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, mengungkapkan bahwa realisasi pembangunan sekolah bukan sekadar soal anggaran. Di balik rencana pembangunan fisik, ada tantangan koordinasi antarpemerintah yang sering kali tidak sejalan.

“Pemerintah provinsi memang punya tanggung jawab membangun gedung, tapi lahan tetap milik kabupaten atau kota. Kalau tidak ada hibah lahan dari mereka, pembangunan bisa mandek,” ujar Sarkowi saat dihubungi, Jumat (20/6/2025).

Ia menegaskan, secara kewenangan, pemerintah provinsi tidak memiliki wilayah administratif sendiri. Artinya, setiap pembangunan sekolah harus melewati jalur koordinasi yang melibatkan banyak pihak—terutama dalam pengadaan lahan.

Kondisi ini, kata dia, sering kali membuat proses pembangunan tersendat. Salah satu contohnya terjadi di Tenggarong. Rencana awal pembangunan sekolah di Mangkurawang terpaksa dibatalkan karena tidak tersedia lahan, sehingga dipindahkan ke kawasan Loa Tebu.

“Ini bukan semata soal mau bangun atau tidak. Tapi ada banyak faktor yang harus dilihat: ketersediaan tanah, potensi siswa, bahkan sampai izin teknis dari pemerintah setempat,” katanya.

Menurutnya, pembangunan sekolah bukan proyek spontanitas. Pemerintah harus memperhitungkan proyeksi jumlah siswa, jarak jangkauan sekolah, serta dukungan fasilitas pendukung lainnya agar keberadaannya tepat sasaran.

Sarkowi berharap ke depan ada komitmen kuat dari pemerintah kabupaten/kota untuk mendukung langkah provinsi, termasuk dalam bentuk penyediaan lahan. Tanpa itu, target pemerataan pendidikan hanya akan jadi wacana.

“Pembangunan sekolah tidak bisa dijalankan searah. Harus ada kolaborasi nyata antarlevel pemerintahan agar akses pendidikan bisa menjangkau semua wilayah, termasuk pelosok,” tegasnya. (W/ADV/SR).

Baca Juga

Kurs Mata Uang

Rupiah per 1 unit mata uang asing

  • USDDolar Amerika 18.263,97 +0,05% dibanding hari sebelumnya
  • EUREuro 20.052,54 -0,21% dibanding hari sebelumnya
  • SGDDolar Singapura 14.160,37 -0,06% dibanding hari sebelumnya
  • JPYYen Jepang 114,66 -0,01% dibanding hari sebelumnya
  • CNYYuan Tiongkok 2.739,79 +0,04% dibanding hari sebelumnya

Konversi

18.263,97

Sumber: Currency API Kurs referensi, bukan kurs jual-beli bank.

IklanIklan
Malware ISU Protected Secure by Malware ISU ✓ 24/7 Verified